BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Gelombang protes untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada meluas. Di Banyuwangi pada Jumat (23/8/2024) siang, Aliansi Banyuwangi Menggugat menggelar aksi di kantor KPU dan DPRD Banyuwangi.

Mereka mengawali aksi di kantor KPU Banyuwangi. Ratusan mahasiswa itu menuntut KPU RI segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) mengenai Pilkada 2024 sesuai putusn MK No.60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024. “Kami minta KPU Banyuwangi menyampaikan aspirasi ini ke KPU RI,” kata koordinator aksi M. Andri Hidayat.

Selanjutnya, massa aksi menuju gedung DPRD Banyuwangi dengan berjalan kaki sekitar 1 kilometer. Tak hanya berorasi, pendemo yang berasal dari organisasi GMNI, PMII dan HMI serta organisasi lainya tersebut juga membakar ban bekas di tengah jalan tepat di depan gedung DPRD.

"Kami menuntut agar DPRD Banyuwangi melayangkan rekomendasi resmi kepada DPR RI agar revisi RUU Pilkada dihentikan," kata Andri. “Aksi ini merupakan keprihatinan kami atas ancaman terhadap demokrasi Indonesia jika RUU ini dilanjutkan,” lanjut Andri.

Massa aksi menilai, putusan MK yang dianggap sebagai "angin segar" bagi demokrasi tiba-tiba "dibegal" melalui Revisi UU Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Setelah menunggu lama di depan gedung DPRD, salah satu perwakilan anggota dewan Marifatul Kamila menemui para demonstran. Rifa menyatakan, DPRD mendukung aspirasi rakyat dan berjanji akan membawa tuntutan ini ke DPR RI.

Menurutnya, keputusan MK merupakan keputusan final yang harus dihormati. “Aspirasi teman-teman sama dengan kita. Konstitusi adalah landasan tertinggi. Kita tegakkan keadilan dan konstitusi di negara kita," tegas Rifa. (azi/why)