PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Salah satu syarat bisa memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah memiliki identitas lengkap. Namun, KPU Kota Probolinggo masih baru menerima 122 identitas lengkap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Probolinggo.

Hal itu terungkap dalam sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Probolinggo di ruang pertemuan dalam Lapas Kelas II B Probolinggo, Rabu (17/5/2023). Masih dalam rangkaian Kirab Pemilu 2024, sosialisasi oleh staf KPU dan PPK-PPS Kecamatan Mayangan itu dilakukan dengan tujuan memberikan pendidikan politik pada segmen pemilih berkebutuhan khusus.

Warga binaan itu berjumlah 500 orang lebih. Namun, KPU Kota Probolinggo masih hanya menerima 122 warga binaan yang lengkap identitasnya. Sehingga warga binaan yang berdomisili Kota Probolinggo dan belum melengkapi identitas, harus memperbaikinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil).

Nantinya, mereka akan difasilitasi TPS khusus di dalam lapas. Kebutuhan pencoblosan sesuai domisili juga akan dipenuhi. Nah, pada Rabu siang itu mereka mendapatkan sosialisasi soal Pemilu 2024 oleh KPU Kota Probolinggo.

Materi sosialisasi diberikan oleh komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih Radfan Faisal. Ia menerangkan jadwal pelaksanaan pemilu hingga daftar urutan caleg yang harus dicoblos. Mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai DPRD tingkat kota atau kabupaten.

Radfan juga menjelaskan, pemilih harus memilih tidak karena beberapa faktor. Seperti halnya, karena uang; masih terikat persaudaraan; merasa terancam; atau bahkan karena asal-asalan. "Tapi kalau karena uang atau terancam gak mungkin lah ya," ujarnya.

Sebab, menurut Radfan tujuan pemilu adalah regenerasi kepemimpinan demi berlangsungnya demokrasi bangsa dan negara. Sehingga, sebagai warga yang memiliki hak memilih, harus digunakan.

Sosilisasi Pemilu 2024 oleh KPU Kota Probolinggo ini, mendapat respons baik dari Kepala Lapas Kelas II B Probolinggo Risman Somantri. Menurutnya, kedatangan KPU sebagai bentuk penyadaran bagi warga binaan. "Bahwa mereka memiliki hak untuk keberlangsungannya pemilu, demi kemajuan Indonesia," katanya. (alv/why)