PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Selalu punya gebrakan dalam memimpin wilayahnya. Begitulah Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Yang terbaru, sebagai bentuk komitmen memimpin birokrasi di Pemerintah Kota Probolinggo, Wali Kota Hadi Zainal Abidin membentuk tim Satuan Tugas Pencegahan Korupsi, yang dilaunching pada Senin (3/4/2023) di Hotel Bromo Park, Kota Probolinggo.

Launching Satgas Pencegahan Korupsi itu dihadiri Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Abdul Chair, Kepala Perwakilan BPK Jatim, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenkopolhukam RI Irjen Pol Dr. Andry Wibowo, Forkopimda Kota Probolinggo dan seluruh OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo 

KOMITMEN: Dalam sambutan wali kota mengungkapkan bahwa pencegahan korupsi adalah komitmennya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menyampaikan bahwa tindakan korupsi tidak dibenarkan. Oleh karenanya, langkah konkrit untuk mencegah dan mengatasi permasalahan korupsi adalah dengan membentuk satuan tugas pencegahan korupsi. Dalam teknisnya pada masing-masing perangkat daerah ditunjuk 5 orang perwakilan satgas pencegahan korupsi.

"Saya yakin adanya satgas akan menjadi kekuatan yang handal dalam memerangi korupsi di Kota Probolinggo. Tugas satgas antara lain menyusun rencana aksi, menyusun kebijakan dan pedoman dalam penerapan penerapan rencana pengendalian kecurangan (Fraud Control Plan)," terang Wali Kota. 

LAUNCHING: Wali Kota bersama dengan wakil ketua KPK, Kepala BPK, Kepala BPKP dan staf ahli ideologi dan konstitusi Kemenpolhukam RI melaunching satgas pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Probolinggo.

MCP Kota Probolinggo Naik

DARI monitoring center prevention (MCP) Korsupgah, yaitu sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, nilai MCP Kota Probolinggo tahun 2021 mencapai 93,6 persen atau peringkat 2 Jawa Timur dan peringkat 9 nasional. Sedangkan capaian tahun 2022 naik menjadi 95,56 persen atau peringkat 4 Jawa Timur dan peringkat 26 nasional.

Dibentuknya satuan tugas pencegahan korupsi ini mendapat apresiasi dari Ketua BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi. Ia berpesan bahwa dengan keberadaan satgas pencegahan korupsi, dapat menurunkan dan mencegah korupsi, karena korupsi adalah musuh bersama.

"Jangan hanya dibentuk, harus ada wewenang dan pengetahuan di dalamnya. Kalau ada kejadian, harus seperti apa, itu perlu dijelaskan, sehingga ke depan bisa lebih bagus lagi," kata Karyadi.

Sementara, dalam momen yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga turut mengapresiasi komitmen yang dilakukan oleh Wali Kota Probolinggo dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Menurutnya, agar praktek-praktek korupsi tidak terjadi, tugas utama seorang kepala daerah adalah menjamin bagaimana masyarakatnya sejahtera dan terjamin segala kebutuhan dasarnya.

Salah satu upaya pencegahan yang didorong oleh KPK adalah memperbaiki titik rawan terjadinya korupsi. Salah satunya melalui digitalisasi. Dengan digitalisasi, pertemuan antara penyedia jasa dan birokrat menjadi terbatasi.

"Mari kita setting ulang kewarasan kita. Saya yakin mampu mencegah korupsi, minimal untuk diri kita sendiri," kata Alexander Marwata.

Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan oleh daerah sebagai upaya pencegahan korupsi salah satunya di setiap unit kerja bisa membangun instrumen bersih KKN. Contohnya dengan mengelola secara internal dalam hal pelaporan LHKPN bagi pejabat pemda setempat.

Secara teknis, kehadiran satuan tugas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, di bawah naungan inspektorat Kota Probolinggo. Inspektorat akan memberikan dorongan penuh untuk memotori semuanya. Setelah resmi dilaunching, satgas akan mendapatkan bimbingan teknis tentang upaya pencegahan korupsi. (*/mel/why)