PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Proyek strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo telah ditetapkan. Jumlahnya ada 10 proyek, termasuk rehabilitasi rumah dinas (rumdin) wakil wali kota Probolinggo.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Selasa (4/3/2025). Sejumlah 10 proyek strategis tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo nomor 93 tahun 2024 tentang Penetapan Proyek Strategis Kota Probolinggo tahun anggaran 2025.

Adapun 10 proyek strategis tersebut, ialah:

Pembangunan Gedung Inspektorat (lanjutan), dengan anggaran Rp 5.000.000.000 pos Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo.

Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Wali Kota Probolinggo, dengan anggaran Rp 1.000.000.000 pos Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo.

Peningkatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (menuju pelabuhan), dengan anggaran Rp 1.870.000.000 pos Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo.

Pembangunan Hanggar RDF, dengan anggaran Rp 2.500.000.000 pos DLH Kota Probolinggo.

Pengembangan Rumah Sakit (belanja modal bangunan gedung-pengembangan IGD lantai 2), dengan anggaran Rp 1.500.000.000 pos RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo.

Pengadaan Mesin RDF, dengan anggaran Rp 4.500.000.000 pos DLH Kota Probolinggo.

Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Seragam Peserta Didik Jenjang SD, dengan anggaran Rp 603.900.000 pos Disdikbud Kota Probolinggo.

Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Seragam Peserta Didik Jenjang SMP, dengan anggaran Rp 805.000.000 pos Disdikbud Kota Probolinggo.

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dengan anggaran Rp 2.964.000.000 pos RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo.

Belanja Jasa Tenaga Keamanan, dengan anggaran Rp 2.280.000.000 pos RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo.

Pada pos Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, ada dua proyek strategis terkena recofusing. Masing-masing yaitu Pembangunan Gedung Inspektorat dan Peningkatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (menuju pelabuhan).

Menurut Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti, dua proyek tersebur tetap akan dikerjakan dengan menukar anggaran-anggaran di Dinas PUPR. "Ini berdasarkan Perwali yang terbaru, tetap bisa dikerjakan karena mengingat proyek tersebut penting ya," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Selasa (4/3/2025).

Ia menunggu penetapan anggaran recofusing dari TAPD Pemkot Probolinggo. "Sehingga nanti bisa kami tetapkan. Kami juga memohon maaf, tidak bisa melakukan tender di awal tahun, sebab masih menunggu ketetapan anggaran," ucapnya.

Pernyataan Setyorini ditanggapi oleh anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo Robit. Ia bertanya soal hadiah penghargaan Perkim dari pemerintah pusat. "Kalau gak salah di plakatnya itu Rp 40 miliar, itu sudah diberikan belum?" katanya.

Setyorini menjawab belum. Namun, ia tetap berusaha komunikasi dengan pemerintah pusat. "Seperti yang kita ketahui gonjang-ganjing efisiensi anggaran juga terjadi di pemerintab pusat, kami belum menerima," ujarnya.

Robit kemudian meminta Setyorini agar terus menanyakan pada pemerintah pusat. Sebab, uang penghargaan tersebut telah diketahui masyarakat luas. "Kalau tidak diberikan kan berarti pemerintah pusat bohong. Harus terus dikawal, agar meski terkena recofusing, pembangunan yang penting kayak pipa ke pelabuhan itu bisa terlaksana," katanya. (alv/why)