JEMBER, TADATODAYS.COM - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember menyebut, setidaknya ada 3.000-an Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tercatat dan tersebar di seluruh wilayah Jember. Beberapa di antaranya masih anak-anak.

Kepala Dinsos Jember Ahmad Helmi Lukman mengatakan, jumlah itu merupakan data sementara yang tertangani oleh pendamping kesehatan jiwa (Keswa) di 51 puskesmas yang ada di Jember.

"Kurang lebih ada 3000an yang sudah terdata dan di dampingi keswa, dengan jenis gangguan yang beragam," katanya usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Jember, Selasa (15/10/2024) siang.

Jenis gangguannya, lanjut Helmi, mulai dari gangguan kejiwaan ringan, penyakit bawaan, benturan psikologis, hingga skizofrenia. "Bahkan, ada beberapa ODGJ itu adalah anak yang terlalu lama bermain gedget, seperti yang di Kecamatan Jenggawah. Korban bullying juga," sambungnya.

Sampai hari ini, upaya Dinsos dalam penanganan para ODGJ berbetuk penanganan langsung saat rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, peran serta dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi salah satu penentu kesembuhan bagi para ODGJ.

"Janganlah malah dibully. Mereka butuh dukungan, dan jangan dijauhi. Masyarakat juga harus melaporkan kepada petugas berwajiib agar bisa segera ditangani. Nantinya keswa setempat akan turun dan memberikan obat-obatan, karena obat ini tidak boleh putus," urainya.

Lebih lanjut, catatan Dinsos menyebut daerah dengan jumlah ODGJ terbanyak terdapat di wilayah Jember daerah pegunungan, Jember barat, serta Jember bagian tengah. "Dari jumlah 3000 itu, setidaknya 7-10 persen penyumbangnya dari wilayah-wilayah tersebut," pungkasnya.

Namun demikian, pasien ODGJ yang ada di Jember merupakan rujulan daerah beberapa wilayah tapal kuda. Sebab, hanya Jember yang memiliki shalter penampungan untuk ODGJ.

Sementara, Ketua Komisi D Sunarsih Khoris mengaku prihatin dengan banyaknya jumlah ODGJ yang disampaikan. Pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan serta laporan Dinsos tersebut. "Ini audiesi pertama sejak kami menjabat. Komisi D sangat prihatin dengan jumlah tersebut, dan ini harus ada tindak lanjut fasilitasi," tegasnya.

Sunarsih menyebut jumlah ODGJ bisa ditekan dengan peran aktif masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Masyarakat harus lebih peka dan peduli dengan saling melapor apabila ada kasus.

"Dengan saling lapor ini harapannya kan ada tindakan agar kemudian memunculkan solusi. Sekecil edukasi khususnya pada keluarga, masyarakat yang nanti outputnya bisa mengurangi jumlah ODGJ," pungkas politisi PKB itu. (dsm/why)