PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemkab Probolinggo kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini Pemkab Probolinggo mendapat plakat dan piagam penghargaan atas keberhasilan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kategori 5 (lima) kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo.

Penghargaan itu diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mewakili Menteri Keuangan, kepada Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022). Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Ada 37 pemerintah daerah di Jawa Timur yang mendapat penghargaan ini. Masing-masing adalah kategori 1 yaitu plakat dan piagam untuk daerah yang meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, diberikan kepada 5 pemerintah daerah. Kategori 2, plakat dan piagam untuk daerah yang meraih opini WTP 5 kali berturut-turut, diberikan kepada 27 pemerintah daerah. Sedangkan kategori 3 yaitu piagam untuk daerah peraih opini WTP yang diberikan kepada 4 pemerintah daerah.

Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu peraih penghargaan kategori opini 5 kali berturut-turut. Padahal, Kabupaten Probolinggo tercatat sudah 9 kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK RI, yaitu mulai 2013 sampai 2021. Atas penghargaan ini, diharapkan ke depan, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Probolinggo semakin akuntabel.

GAYENG: Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono, SH. MH. turut mendampingi Wakil Bupati Probolinggo, Drs. HA. Timbul Prihanjoko pada penyerahan penghargaan WTP, di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022).

Saat menerima penghargaan ini dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wabup Timbul Prihanjoko didampingi Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Sekda Soeparwiyono, Inspektur Tutug Edy Utomo, dan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) Dewi Korina.

Wabup Timbul Prihanjoko mengatakan, plakat dan piagam award ini merupakan cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar kedepan penggunaan dan pelaporan anggaran bisa lebih tertib lagi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Prestasi ini merupakan buah dari perjuangan kita bersama dan menjadi penyemangat sekaligus motivasi untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik. Saya harap sebelumnya melaporkan anggaran kita harus lebih baik dan tidak boleh keluar dari aturan yang ada,” katanya.

Sementara, Kepala BPPKAD Dewi Korina menjelaskan, laporan keuangan tahun 2021 disajikan di tahun 2022 untuk diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Audit tersebut menghasilkan opini WTP. "Opini WTP hasil auditnya sudah diterima oleh bapak wakil bupati dan ketua DPRD di waktu itu. Kemudian kita perdakan," terangnya.

Menurut Dewi, ini merupakan hasil kerja keras semua perangkat daerah di bawah bimbingan dan arahan Wabup dan Sekda. “Jadi, itu kerja semua OPD. Kami yang bagian menyusun laporannya,” jelasnya.

Dewi Korina menambahkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan penghargaan bagi daerah yang meraih 15 kali opini WTP berturut-turut di Jakarta.  Sedangkan bagi daerah yang meraih WTP 10 kali dan 5 kali berturut-turut, mengikuti secara virtual. "Waktu itu (penyerahan penghargaan, red) di Jakarta, kita mengikuti dari sini. Kemudian penghargaannya itu diserahkan oleh Ibu Gubernur,” terang mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini.

Dari penghargaan ini, lanjut Dewi, Gubernur Khofifah meminta pemda untuk meningkatkan akuntanbilitas agar pada tahun-tahun berikutnya tetap dapat menyajikan laporan dengan opini WTP. "Karena semakin ketat. Tantangan kita adalah bagaimana ke depan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat menyajikan laporan keuangannya dengan wajar tanpa pengecualian. Itu dibutuhkan kerja keras dan inovasi-inovasi, agar pencatatannya itu lebih rapi, lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

FOTO BERSAMA: Para Kepala Daerah pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur Peraih Opini WTP foto bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai penyerahan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Keuangan RI.

Beberapa inovasi telah dilakukan BPPKAD. Sejak sebelum menyusun laporan, BPPKAD secara berkala setiap tiga bulan sekali sudah melakukan rekonsiliasi dengan seluruh perangkat daerah. "Rekon itu mencocokkan data antara OPD dengan kami yang nanti akan menyusun. Rekon itu mulai dari penerimaan, pengeluaran, pendapatan, aset, belanja modal, persediaan, semua pencatatan akuntansi itu sudah direkon sejak awal," jelasnya.

Rekonsiliasi berjalan mudah berkat inovasi BPPKAD setempat yang memiliki namanya e-rekon PMD. Rekonsiliasinya dilakukan secara virtual, karena dapat menghemat waktu. "Waktu itu masih Covid-19, jadi kita terpikir rekonnya bisa berjam-jam. Itu di bidang aset," jelasnya.

Adapun di bidang persediaan, pada barang pakai habis itu, BPPKAD setempat membuat aplikasi terbaru, yaitu sistem persediaan barang daerah (Siperda). Sehingga melalui aplikasi-aplikasi tersebut, pencatatannya, itu apabila salah bisa cepat terdeteksi.

Kemudian untuk perjalanan dinas, BPPKAD juga membuat pencatatan secara elektronik namanya e-perdin, elektronikasi perjalanan dinas. BPPKAD tidak akan salah mencatat. Misalnya pada hari yang sama, mobil A berangkat ke Jakarta, dan lainnya dicatat mobil A berangkat ke Malang.

"Dobel pencatatan tidak mungkin terjadi, atau satu orang tiba-tiba tercatat pergi ke dua tempat seperti itu dan itu ketat. Jadi kalau hari ini berangkat, ya hari ini sudah mulai menginput. Kalau naik pesawat itu sudah tercatat kursi nomor berapa, pesawat nomor berapa, boarding pass segala macam itu tetap ada di situ," tegasnya.

Tantangan ke depan semakin berat. Sehingga harus ada kebersamaan komitmen yang sama untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dinilai wajar tanpa pengecualian. "Jadi wajar semua. Saya merasa bersyukur sekali. Jadi merasa terapresiasi, jadi termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi. Di samping itu juga termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja, karena mempertahankan lebih sulit," tutur Dewi Korina. (*/hla/why)