Soal Pelantikan Bupati – Wabup Probolinggo Terpilih, Gerindra: Tanggal Berapapun Siap
Hilal Lahan Amrullah
Tuesday, 04 Feb 2025 18:15 WIB
PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Perubahan agenda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 oleh pemerintah pusat, mendapat tanggapan dari timses pasangan bupati – wakil bupati Probolinggo terpilih. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo HM Zubaidi menyatakan bahwa diundurnya jadwal pelantikan kepala daerah masih belum ada ketentuan resmi.
Bahkan menurut HM Zubaidi, selain kabar mundurnya jadwa pelantikan, juga ada kabar majunya jadwal pelantikan. “Belum ada ketentuan tentang mundurnya jadwal pelantikan,” kata Zubaidi kepada tadatodays.com, Selasa (4/2/2025).
Mantan komisioner KPU Kabupaten Probolinggo tersebut mengaku masih berpanduan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan digelar pada 6 Februari. Sedangkan pelantikan bupati – wakil bupati, dan wali kota – wali kota terpilih terjadwal 10 Februari di Jakarta, selanjunya serah terima jabatan di Gedung Grahadi Surabaya pada 12 Februari.
“Kami masih mengacu Perpres 80, tidak mengacu pada pernyataan atau hasil rapat DPR dan Kemendagri. Tanggal berapa pun, kita siap,” terang Zubaidi yang saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo.
Sementara, saat ini juga muncul wacana terbaru soal pelantikan kepala daerah, yaitu tanggal 20 Februari. Ini sesuai hasil rapat DPR RI dengan Kemendagri, Senin (3/2/2025). Wacana tersebut muncul karena putusan sela gugatan segketa pilkada serentak di MK dipercepat pada 17-18 Februari 2024. “Setiap perubahan kita laporkan kepada bupati dan wakil bupati terpilih, Gus dokter Muhammad Haris dan Ra Fahmi AHZ. Kita tetap berkomitmen pada Perpres 80 sebagai acuan,” ungkap Zubaidi.
Yang jelas menurutnya, mundurnya jadwal pelantikan ini tidak menjadi masalah terhadap persiapan yang telah dilakukan bupati dan wakil bupati Probolinggo terpilih. Termasuk soal persiapan program 100 hari kerjanya.
“Kita akan menyesuaikan, program 100 hari kerja, itu terhitung setalah dilantik. Sedangkan langkah-langkah transformasi yang dilakukan pemda terkait perencanaannya, itu kita sudah ada kolaborasi,” jelas Zubaidi. (hla/why)
Share to