JEMBER, TADATODAYS.COM - Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember Ayub Junaidi angkat bicara terkait pernyataan Bupati Hendy Siswanto tentang adanya kenaikan insentif guru ngaji pada 2025 menjadi Rp 2,5 juta. Menurutnya, statemen itu tidak mendasar. 

Ayub Junaidi mengatakan, sebagai salah satu partai yang mengawal pengadaan insentif untuk guru ngaji, pihaknya mengatahui berapa besaran anggaran yang dikeluarkan tiap tahunnya. 

Dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2025 untuk insentif gurunya telah ditetapkan sebesar Rp 33 M, dengan jumlah penerima mencapai 22 ribu orang. Artinya, tiap guru ngaji bakal menerima Rp 1,5 juta. 

"Terus bupati menyampaikan seperti itu (insentif guru ngaji Rp 2,5 juta, red) dasarnya apa? Karena kalau memang ada perubahan, itu akan dibahas nanti di PAPBD pada periode Juli-Agustus 2025, dan saat itu Pak Hendy sudah tidak menjabat," kata Ayub, saat ditemui di kantor DPC PKB Jember, Jumat (13/12/2024) siang. 

Pernyataan itu, kata Ayub, bisa menimbulkan keresahan terhadap masyarakat, khususnya bagi para guru ngaji. "Janganlah memberi janji dan harapan pada para guru ngaji yang tidak bisa dia laksanakan. Jangan dipermainkan mereka, Kasian. Nanti bisa-bisa kualat. Karena selama ini mereka tidak pernah meminta apapun," urainya. 

Lebih lanjut, Ayub menyayangkan statemen tidak mendasar tersebut dan berharap ada permohonan maaf dari bupati Hendy terkait pernyataan itu. "Janganlah memunculkan statemen yang meresahkan warga, lebih baik fokus pada program lain seperti masalah kesehatan, mumpung masih ada waktu juga kan sampai 31 Desember," sambung Ayub. 

Ayub menilai, akan lebih baik apabila program yang belum tercapai selama masa kepemimpinan bupati saat ini agar dibicarakan atau bahkan dititipkan pada bupati terpilih. "Duduk dan ngobrol bersama, program apa yang belum terealisasi dan kalau bisa dititipkan pada bupati terpilih kan lebih enak," katanya. 

Terkait nominal insentif, Ayub menilai itu masih terbilang kecil dibandingkan perjuangan para guru ngaji selama ini. Namun demikian, mereka tidak mementingkan hal itu. 

Mereka hanya mengharap ada penghargaan dan pengakuan dari pemerintah terhadap eksistensi mereka. "Apa itu sepadan atau tidak, ya ayo dihitung lagi. Tapi dari beberapa tahun lalu sudah ada kenaikan," katanya. (dsm/why)