BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Pemkab Banyuwangi terus melakukan upaya pemulihan di berbagai sektor di tengah pandemi covid-19. Di antaranya sektor pariwisata. Ada 4 program yang telah dilaksanakan oleh pemkab dengan anggaran cukup fantastis. Yakni, Rp 10 miliar.

Gelontoran anggaran itu berkat kolaborasi Pemkab Banyuwangi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Empat program tersebut menyasar 28 tempat wisata, 38 hotel, dan 753 restoran. Atau total 819 titik sasaran program.

Di antaranya, pertama, program pelatihan SDM pada 819 pelaku wisata di tempat wisata hotel, dan restoran. Kedua, program sertifikasi pada 28 pelaku wisata, 38 hotel, dan 753 restoran yang memenuhi standar penerapan protokol Covid-19.

Ketiga, bantuan sosial berupa pengadaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan APD di tempat wisata, hotel, dan restoran. Keempat, program staycation yakni pelibatan pelaku seni dalam kegiatan kepariwisataan di tempat wisata, hotel, dan restoran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Banyuwangi M. Yanuarto Bramuda mengatakan, program yang dilaksanakan memang dilakukan untuk pemulihan pariwisata. “Terutama penerapan standar protokol kesehatan (prokes, Red),” terangnya saat ditemui tadatodays.com.

Kegiatan pelatihan SDM misalnya, Disbudpar mengundang delegasi pelaku wisata. Mereka dilatih pengelolaan tempat wisata, hotel, dan restoran yang sesuai dengan standar prokes.

Setelah melakukan pelatihan SDM, Disbudpar melakukan kunjungan ke tempat wisata, hotel, maupun restoran. Dalam kunjungan tersebut, Disbudpar melakukan penilaian pada penerapan prokes. Bagi tempat wisata, hotel, dan restoran yang menerapkan prokes, maka diberi sertifikat lolos uji.

 “Program sertifikasi ini penting untuk menilai sejauh mana pelaku wisata menerapkan standar tersebut,” katanya. Total, ada 819 lokasi yang sudah terverifikasi. Selain melakukan sertifikasi, Disbudpar kemudian mengalokasikan anggaran untuk penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, maupun Alat Pelindung Diri (APD).

FASILITAS WAJIB: Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo (kanan) dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kiri) saat mencoba fasilitas tempat cuci tangan di lokasi wisata.

Tak hanya itu, Disbudpar juga mengalokasikan anggaran stimulan untuk pelaku seni. Yanuarto menilai, pandemi juga berdampak pada pelaku seni. Karena itu, pihaknya menginstruksikan pada pengelola tempat wisata, hotel, dan restoran agar melibatkan pelaku seni dalam setiap aktivitasnya.

Disbudpar sendiri meyakini, program tersebut cukup signifikan dalam memulihkan pariwisata di bumi Blambangan. “Data yang kami miliki, di akhir pekan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi bisa tembus 12 ribu-14 ribu pengunjung. Angka ini cukup tinggi saat pandemi,” jelasnya.

Sebelum pandemi, pemkab menargetkan sekitar 5.620 ribu wisatawan di tahun 2020. Terdiri dari 5,5 juta wisatawan domestik dan 120 ribu wisatawan mancanegara. Namun, target itu kemudian direvisi setelah pandemi menerjang. Yakni 1 juta untuk wisatawan domestik dan 7 ribu untuk wisatawan mancanegara.

 “Kami berharap, pelaku wisata di Banyuwangi tetap mematuhi standar pelayanan dalam kaitannya dengan prokes. Dengan begitu, wisatawan benar-benar merasa aman ketika berkunjung ke Banyuwangi,” tutupnya. (ua/sp)

DEMI KEAMANAN: Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi bersiap menyemprotkan disinfektan di lokasi wisata Grand Watu Dodol (GWD)

PHRI dan DKB Apresiasi Program Pemulihan Wisata

PROGRAM pemulihan wisata yang dilakukan Pemkab Banyuwangi, drespons positif Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Dewan Kesenian Blambangan (DKB). Dua lembaga mitra Disbudpar itu berharap, kunjungan wisata ke daerah yang menjuluki dirinya Sunrise of Java itu kembali normal.

 “Alhamdulillah setelah ditetapkan new normal dan dengan program sertifikasi tersebut  kita dapat meyakinkan kepada para wisatawan bahwa berwisata dan menginap di Banyuwangi di situasi pandemi atau new normal ini aman,” kata Ketua PHRI Banyuwangi Zaenal Muttaqin.

PHRI sendiri mengaku, jika program tersebut sudah dirasakan manfaatnya oleh pengelola hotel dan restoran. Terutama saat akhir pekan, di mana tingkat kunjungan ke Banyuwangi terbilang tinggi.

Meski begitu, pemkab maupun PHRI menurut pria yang akrab disapa Zaenal itu, mengaku masih punya pekerjaan rumah. Yakni, melakukan pendampingan pada hotel dan restoran yang belum tersertifikasi. Termasuk SDM yang belum mendapatkan pelatihan.

Respons senada disampaikan Ketua DKB Hasan Basri. Program staycation menurutnya sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku seni di Banyuwangi. “Kami sadari, selama pandemi kemarin, hampir tidak ada job. Karena memang, ada larangan keramaian,” jelasnya.

Hasan Basri sendiri menyadari, program staycation tersebut belum memenuhi kebutuhan para pelaku seni. Namun, ia bersyukur karena ada lompatan yang dilakukan pemkab dalam bentuk stimulus agar kesenian daerah tetap eksis.

“Program staycation ini telah menumbuhkan asa bagi pelaku seni di Banyuwangi.

Seperti tempo hari saat diadakan pertunjukan di Doeson Kakao, pelaku seni tampil dengan antusias bahkan sampai dua jam. Padahal di roundown acara cuma satu jam. Itu menunjukkan bahwa hasrat seni yang selama ini vakum, akhirnya bisa tersalurkan,” jelasnya. (ua/sp)