PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Komisi I DPRD Kota Probolinggo membahas agenda Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Probolinggo dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (23/1/2025) pagi. Di RDP ini terungkap bahwa pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Bakal Calon Ketua KONI tidak melibatkan pengurus cabang olahraga (cabor). 

RDP digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo. Plt Ketua KONI Kota Probolinggo Imanto hadir bersama jajaran pengurus lainnya. Selain jajaran pengurus, RDP ini juga menghadirkan TPP Bakal Calon Ketua KONI Kota Probolinggo.

Komisi I yang diketuai oleh Isah Jubaidah ingin mengetahui pelaksanaan Musorkot yang rencananya digelar pada 22 Februari 2025. Pelaksanaan musorkot ini dinilai terlalu cepat, jika mengacu periodesasinya.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi I Sibro Malisi. Ia mempertanyakan apa yang menjadi landasan agenda musorkot dipercepat? Padahal, periode jabatan ketua KONI saat ini masih akan berakhir pada 21 April 2025.

“Sebentar, saya ingin menanyakan kenapa musorkot digelar lebih cepat? Lalu apa benar kalau pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Ketua KONI tidak melibatkan cabor?” tanya Sibro Malisi.

Plt Ketua KONI Imanto menjelaskan, agenda musorkot digelar atas arahan dari KONI Jawa Timur. Mulanya, musorkot akan digelar pada 10 April 2025, karena masa jabatan ketua pada periode ini berakhir 21 April 2025. Sedangkan pada Juni mendatang ada agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Maka, pengurus KONI Kota Probolinggo diminta untuk segera melakukan Musorkot yang agendanya memilih ketua KONI periode 2025 - 2029.

“Kami berkomunikasi terkait rencana pelaksanaan musorkot. Di awal kami agendakan musorkot akan dilakukan 10 April 2025. Namun, kami ditegur oleh KONI Jatim karena pelaksanaan musorkot terlalu lama. Kami diminta melakukan segera pelaksanaan musorkot, agar ada waktu untuk persiapan Porprov 2025,” kata Imanto.

Namun, bukannya melakukan koordinasi dengan pengurus cabor terkait agenda musorkot, melainkan terbit SK Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Bakal Calon Ketua KONI Kota Probolinggo. Di dalamnya sudah terlampir ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggotanya.

SK ini kemudian dipaparkan pada kegiatan pra musorkot yang mengundang seluruh pengkot cabor. Pra musorkot sendiri dihadiri oleh Pj Wali Kota, kepala Dispopar dan jajaran pengurus KONI Kota Probolinggo.

Dalam Pra Musorkot, pengurus cabor tidak dimintai pendapat, melainkan hanya dipaparkan bahwa dalam waktu dekat akan ada agenda Musorkot. Salah satu agenda utamanya memilih ketua KONI Kota Probolinggo.

Salah satu pengurus bidang merasa bahwa pembentukan TPP Calon Ketua KONI ini tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Agenda RDP mulai memanas saat Ketua Cabor Taekwondo Lalu Purnawadi, yang juga membidangi divisi hukum pada KONI Kota Probolinggo, mengutarakan bahwa cabor tidak dilibatkan dalam pembentukan TPP. Ia menilai pembentukan TPP Bakal calon ketua KONI Probolinggo terlalu prematur.

Menurutnya, organisasi itu akan baik kalau pemimpinnya baik. Agenda musorkot ini adalah kesempatan para cabor, khususnya pemilik suara, untuk memilih pemimpin yang baik. Fakta bahwa akan melaksanakan musorkot, tidak boleh menghilangkan koridor yang ada.

“Saya sendiri selalu pengurus harian dan ketua cabor tidak dilibatkan. Ujug-ujug muncul SK Tim Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Ketua Koni. Ini terlalu prematur dan kita membuat peraturan seenaknya,” kata Lalu.

Menurut Lalu, pihaknya tidak akan membatasi siapapun yang akan menjadi kandidat ketua KONI Kota Probolinggo. Asalkan kandidat tersebut memang layak dan bisa membawa prestasi olahraga Kota Probolinggo.

Pria yang juga ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Jaya ini menyebut bahw tugas Plt Ketua KONI hanya untuk mempersiapkan Musorkot, bukan membentuk nama-nama pejabat TPP.

Seharusnya, kata Lalu, sebagai organisasi keolahragaan yang mempunyai AD/ART yang jelas, Plt ketua dan pengurus KONI Kota Probolinggo membentuk Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Sehingga struktur SCOC ini yang akan membentuk siapa saja pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua KONI Probolinggo periode 2025 - 2029.

“Tapi dalam agenda Pra Musorkot kami seolah dipaksa untuk menerima SK TPP yang sudah terbentuk. Ini keputusan KONI terburuk di Kota Probolinggo. Harusnya bentuk dengan melibatkan ketua cabor yang mewakili. Yang punya hak suara itu ada 46 cabor. Dan KONI hanya punya 1 hak suara melalui ketua umumnya,” tambahnya.

Syaiful Rohman yang juga anggota Komisi 1 berpendapat bahwa pembentukan TPP tidak sesuai dengan AD/ART. Ia mengusulkan pengurus KONI Kota Probolinggo mengkaji kembali pembentukan TPP Bakal Calon Ketua KONI ini dengan melibatkan seluruh pengurus cabor.

“Kalau diruntut mulai dari awal tadi, saya melihat ini sudah tidak sesuai pak. Monggo nanti bisa dibicarkan lagi bersama dengan seluruh pengurus cabor,” katanya.

Atas saran dan masukan dari Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, secepatnya KONI akan melakukan perbaikan. Perihal pendapat bahwa cabor tidak dilibatkan dalam pembentukan TPP bakal calon ketua KONI Periode 2025 - 2029, menurut Imanto secepatnya akan mengumpulkan seluruh pengurus cabor.

“Jadi sepulang dari sini, kami akan melakukan rapat internal. Apapun yang menjadi saran dan masukan dari Komisi I adalah upaya untuk melakukan perbaikan kami. Nantinya kami juga akan ajak ketemu cabor dan berembuk, dimana kita akan menyelesaikan masalah ini supaya tidak menjadi sebuah masalah di kemudian hari,” ujar Imanto.

Sementara itu beredar nama-nama kandidat ketua KONI Kota Probolinggo periode 2025 – 2029.  Di antaranya ialah Sugeng Nurfindarko. Sugeng sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua KONI Kabupaten Probolinggo. Nama Sugeng muncul sebagai kandidat yang didukung oleh dokter Aminuddin, selaku wali kota terpilih.

Selain Sugeng, kandidat lainnya yaitu Zulfikar Imawan. Iwan sapaan akrab Zulfikar Imawan juga santer namanya mencuat di kalangan para pengurus cabor. Iwan sendiri merupakan ketua DPD Nasdem Kota Probolinggo. (mel/why)