PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kamis (18/9/2025) pukul 15.00 WIB. RDP ini membahas pengaduan masyarakat mengenai praktik judi sabung ayam yang diduga terdapat dua titik lokasi di Kota Probolinggo.

Masyarakat yang mengadu ini adalah Sholehuddin dari LSM Gerakan Masyarakat Pemberantas Korupsi (GMPK). Ia mengadu pada DPRD Kota Probolinggo menjadi pilihan, sebab beberapa kali laporannya pada pihak terkait tidak ditanggapi.

Di tengah pembahasan, suasana RDP sempat memanas. Sholeh dan Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Isa Junaidah serta anggota Komisi I Amir Mahmud adu mulut. Namun, kemudian berlangsung reda.

Solehudin, ketua GMPK diberi kesempatan untuk menjelaskan detail judi sabung ayam tersebut. Ia mengatakan ada dua lokasi yang dijadikan tempat sabung atau adu ayam, yakni Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan dan Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran.

Menurutnya, praktik judi sabung ayam yang dimaksud sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ditindak. Warga setempat sudah berkali-kali melapor dan memberitahukan ke pihak yang berwenang, bahkan ke kelurahan dan kecamatan, namun tidak ada tanggapan.

"Saya tahunya dilapori emak-emak yang tinggal di sekitar lokasi. Selain meresahkan, suaminya tidak betah di rumah, karena melihat adu ayam. Atas dasar kasihan, kami melapor. Tapi enggak ada yang respon," kata Solehudin.

Karena menemui jalan buntu, Solehudin kemudian bersurat ke DPRD, yang kemudian ditindaklanjuti dengan RDP. "Laporan kesana-kemari enggak direspon. Lalu kami melapor ke DPRD. Kan DPRD itu wakil kami yang pasti memperjuangkan keluhan dan keresahan rakyat," ujar Solehudin.

Di akhir penjelasan, Solehudin kemudian menunjukkan video sabung ayam. Tak hanya itu, aktivis anti korupsi ini kemudian memberitahukan lokasi sabung ayam, bahkan menyebut nama pemilik lahan yang ditempati adu ayam. "Monggo kalau tidak percaya, langsung dicek ke lokasi," pungkasnya.

Camat Mayangan Agus Dwiwantoro membenarkan apa yang dikatakan ketua GMPK. Bahkan dirinya bersama pihak kelurahan, RW dan ketua RT setempat, Babinsa dan Babinkamtibmas sempat mendatangi lokasi. Hanya saja aktivitas adu ayam tidak ada. "Saat kami datang, lokasi sudah sepi," jelasnya.

Ia pernah mendatangi lokasi dan sempat berjumpa dengan pemilik lahan. Yang bersangkutan, lanjut Agus, bersedia pekarangannya tidak disewakan untuk sabung ayam, asal pihak yang melarang mengganti uang sewanya. "Bilangnya begitu. Ya, kami diam saja," jelas Camat Mayangan.

Hal serupa juga disampaikan Camat Kanigaran Noor Ali. Selain mendatangi lokasi bersama Lurah Kebonsari Wetan, ketua RT, RW dan petugas Sub Sektor Kanigaran dan Babinsa, pihaknya memasang pengumuman atau pemberitahuan serta himbauan.

"Kami juga pernah ke lokasi, namun tidak ada kegiatan sabung ayam. Kami kemudian memasang himbauan, agar tidak melaksanakan adu ayam. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Sampai saat ini kami pantau terus," jelas Camat Kanigaran.

Tak hanya kedua camat, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Pudjo Agung Satrio mengaku pernah mendatangi lokasi sabung ayam yang dilaporkan warga. Namun, begitu sampai di lokasi yang hendak digrebek, tak ada kegiatan, bahkan sepi.

"Operasi Gabungan bersama Polresta dan Kodim. Saat sampai di lokasi, sepi. Padahal kami berangkat ke lokasi 15 menit setelah mendapat laporan dari warga. Saya heran, kok begitu cepatnya," kata Pudjo heran.

Sekertaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo Zainul Fathoni menyampaikan rekomendasi akan dituangkan dalam laporan resmi ke eksekutif. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar lokasi sabung ayam.

"Dengan melibatkan seluruh perangkat yang dimiliki pemerintah, mulai dari polisi RW, ketua RT dan RW, kelurahan, kecamatan, babinsa dan Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda serta lembaga yang ada di kelurahan. Minimal mengurangi aktivitas perjudian. Perjudian apa saja, termasuk sabung ayam," jelas Politisi PPP itu.

Ia berharap Pemkot Probolinggo harus lebih responsif terhadap laporan warga, agar masyarakat tidak kecewa terhadap laporannya. "Ya, harus lebih responsif. Kita kan pelayan masyarakat. Agar masyarakat puas dengan apa yang sudah kita kerjakan," tuturnya. (alv/why)