PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Komisi I DPRD Kota Probolinggo pada Senin (19/1/2026) pagi kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal penginapan atau homestay Hadi's di Kelurahan Ketapang, yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung. Pemkot Prooblinggo ternyata belum mengambil keputusan pasti. Karena itu, warga mendesak penutupan.

RDP di ruang paripurna tersebut dihadiri oleh Satpol PP; Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); warga yang melapor; dan   pemilik Homestay Hadi's.

Kepala Satpol PP Kota Probolinggo Fathur Rozi mengatakan telah dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah teknis, seperti Dispopar Kota Probolinggo. Pemkot Probolinggo bakal mendalami dugaan prostitusi terselubung yang menjadi keluhan warga. "Nah nantinya setelah ada bukti, akan kita sampaikan lagi ke Dispopar," ucapnya.

Hal senada dikatakan Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo Diah Sajekti. Ia menunggu laporan Satpol PP Kota Probolinggo. "Betul, kemarin kita telah melaksanakan rapat. Selanjutnya setelah ada laporan, jadi kita tahu pelanggaran apa yang akan dikenai oleh penginapan," katanya.

Mendengar pernyataan kedua kepala dinas tersebut, Prasetyo Bima selaku warga yang mengadukan menyebut Pemkot Probolinggo tidak tegas dan tidak peka terhadap konflik yang sedang terjadi. "Kok sek masih mbulet aja. Lha wong sudah jelas Satpol PP sendiri yang mengamankan pasangan tidak resmi (di home stay Hadi’s, red). Mau bukti seperti apa lagi?" ujarnya.

Bima akhirnya meminta Pemkot Probolinggo agar tegas, menutup usaha penginapan tersebut. "Dari tahun 2012 sudah ada surat perjanjian, jika melanggar akan dicabut. Ya sudah, itu saja dipakai. Mohon untuk suara kita didengar pak. Kalian ini kan wakil kami. Kita punya bukti dokumentasi bahwa yang datang ke penginapan itu bukan pasangan resmi. Mau nunggu apalagi?" ucapnya.

Sedangkan Kepala Dispopar Kota Probolinggo Muhammad Abbas mengatakan telah melakukan rapat dan diputuskan Satpol PP akan mendalami dugaan. "Kami sudah ada agenda rapat kemarin itu, memang ada pasangan yang tidak resmi. Satpol PP yang akan melakukan tindak lanjut, apakah pemilik telah terbukti memfasilitasi. Nanti akan ada istilahnya itu rekomendasi dari kami," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Amir Mahmud kemudian bertanya, butuh berapa hari untuk melakukan pendalaman yang dimaksud?

Kepala Dispopar Abbas menjawab, sekitar seminggu hari kerja. "Karena nanti kita akan dalami menyeluruh," ucapnya.

Sementara, penerima kuasa pihak penginapan Hadi's, Syafiuddin, menyatakan apresiasinya terhadap RDP pada Senin pagi tersebut. "Namun perlu diketahui, apakah ada aturan jelas bahwasanya pihak penginapan harus bertanya secara spesifik pada tamu, sudah menikah apa belum. Kalau memang warga memiliki bukti mereka pasangan tidak resmi, apakah ada bukti mereka melakukan prostitusi atau hal tidak senonoh?" katanya.

Syafiuddin menyatakan, pihaknya bersedia berkerjasama dengan Pemkot Probolinggo. Namun, jika nantinya ada keputusan yang merugikan penginapan, ia juga akan mengambil upaya hukum. "Kalau kami harus bertanya, apakah customer ini suami istri, saya kira itu terlalu privasi. Saya pastikan, hal seperti itu tidak dilakukan oleh hotel manapun meski hotel berbintang," jelasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi bertanya, setelah RDP pertama, berarti Pemkot belum memiliki keputusan hukum. "Saya pikir sudah ada langkah. Sehingga kan tidak berbelit-belit begini. Kasihan warga dan pihak penginapan juga. Ayo dipastikan ini Satpol PP kapan akan melangkah," ucapnya.

Kepala Satpol PP Fathur Rozi menjawab, per hari ini pihaknya akan memanggil beberapa pihak. Nantinya akan dilakukan rekomendasi dengan jangka waktu seminggu. "Namun, kita akan menerjunkan dua petugas untuk menjaga penginapan Hadi's, sampai kepastian hukum didapatkan," ujarnya.

Seluruh pihak akhirnya menyetujui. (alv/why)