PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Kejelasan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru milik Pemkot Probolinggo, yaitu Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) disorot Komisi II DPRD setempat. Hingga saat ini, modal kerja yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo diketahui belum dikucurkan, meski berbagai rencana bisnis telah disusun oleh pihak manajemen.

Rencana bisnis dan penyertaan modal perseroda tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Senin (2/2/2026) pagi di ruang Komisi II.

Direktur Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Noviyadi mengatakan nilai penyertaan modal yang diusulkan adalah sebesar Rp 6,9 miliar lebih. "Penyertaan modal kami Rp 6,9 miliar lebih. Sebesar Rp 4 miliar dialokasikan untuk truk, yakni dua unit baru dan dua unit bekas. Pengadaan unit bekas dipertimbangkan guna mengacu pada efisiensi anggaran," ujar Noviyadi saat diwawancara.

RAPAT: Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Riyadlus Sholihin (tengah).

Selain armada, sisa anggaran direncanakan untuk dialokasikan pada peralatan kantor sebesar Rp 250 juta, biaya operasional Rp 280 juta, dan kas perusahaan sebesar Rp 2 miliar. "Fokus usaha tahun 2026 ini akan dititikberatkan pada jasa trucking dari dan menuju pelabuhan, penyediaan suplai air bersih bagi kapal yang nantinya akan dikerjasamakan dengan Perumdam Bayuangga, serta menyediakan es batu untuk kapal-kapal ikan," ucapnya.

Kantor untuk BUMD baru ini juga belum tersedia. Pihak direksi sedang melakukan survei beberapa tempat. "Kami target beroperasi di bulan Maret 2026. selama ini kami sudah melakukan perencanaan dan sebagainya. setelah pengadaan kantor dan truk sudah ada, kami pastikan akan segera beroperasi sehingga menjadi motor penggerak PAD Pemkot Probolinggo," katanya

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Riyadlus Sholihin mempertanyakan soal rencana bisnis yang tidak sesuai dengan rapat pansus sebelum disahkannya Perda Penyertaan Modal. Ia mempertanyakan efektivitas rencana tersebut terhadap kepercayaan pasar.

"Perencanaan pengadaan armada yang hanya empat unit dengan anggaran Rp 4 miliar ini patut dipertanyakan. Terutama penggunaan unit bekas. Dunia bisnis dan pelaku usaha sangat bergantung pada kepercayaan. Jika unit yang disediakan tidak dianggap layak oleh pasar, maka sulit bagi Perseroda untuk mendapatkan sambutan baik dari klien," tegas Riyadlus Sholihin.

Ia mendesak agar seluruh jajaran direksi segera menyelesaikan penataan sistem administrasi dan pelaporan. "Diharapkan, penyertaan modal dapat segera ditransfer ke rekening Perseroda pada akhir pekan depan agar operasional bisnis dapat dimulai sebelum Idul Fitri tahun ini," tuturnya. (alv/why)