Sungai Gembong Rusak 70 Persen, Komisi III DPRD Kota Pasuruan Desak Pemprov Jatim Turun Tangan

Amal Taufik
Amal Taufik

Friday, 12 Dec 2025 20:12 WIB

Sungai Gembong Rusak 70 Persen, Komisi III DPRD Kota Pasuruan Desak Pemprov Jatim Turun Tangan

HEARING: Jalannya hearing Komisi III dengan Pemprov Jatim.

PASURUAN, TADATODAYS.COM - Kondisi Sungai Gembong Pasuruan jadi sorotan. DPRD Kota Pasuruan mendesak Pemprov Jatim untuk segera melakukan penanganan.

Beberapa waktu lalu Komisi III DPRD Kota Pasuruan telah menggelar hearing dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi III Muhammad Munif mengungkapkan, ada tiga sungai besar yang melintasi Kota Pasuruan yakni Sungai Gembong, Welang, dan Petung.

Dari ketiga sungai tersebut Sungai Gembong kondisinya paling parah. Dinding Sungai Gembong mengalami kerusakan. "Dari hasil analisis, dinding Sungai Gembong rusak hingga 70 persen. Kondisi ini sangat kritis, berpotensi longsor, terutama di wilayah padat penduduk seperti belakang Taman Kota," kata Munif, Jumat (12/12/2025).

Munif menyebut, dalam hearing tersebut terungkap kendala yang dihadapi dalam penanganan sungai. Pertama, keterbatasan anggaran Pemprov Jatim. Anggaran penanganan infrastruktur air berkurang drastis, padahal kebutuhan normalisasi dan penguatan tebing terus meningkat.

Kedua, proyek infrastruktur vital seperti pembangunan parapet dan rumah pompa mengalami penolakan dari warga. Warga ingin sedimen banjir tetap masuk untuk dijadikan bahan material.

Komisi III mendorong terobosan agar Pemkot dan Pemprov tidak saling menunggu. Ketua Komisi III membuka opsi Pemkot Pasuruan membangun rumah pompa di titik-titik yang menjadi kewenangan provinsi, asalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) segera difinalisasi.

"Ini soal kecepatan. Kami meminta Pemprov mempercepat PKS dan memprioritaskan perkuatan tebing di Sungai Gembong, serta dua sungai lainnya—Welang dan Petung," tegas Koko--sapaan akrab Suci Mardiko.

Selain kerusakan struktur sungai, Komisi III menyoroti masalah-masalah yang bersifat lokal, seperti drainase kota yang belum memadai dan permukiman padat di bantaran sungai. "Kami berharap ini menjadi langkah awal sinergi pemkot dengan pemprov. Kami ingin Kota Pasuruan terbebas dari banjir musiman," ujar Koko. (pik/why)


Share to