JEMBER, TADATODAYS.COM - Gerak cepat verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di Jember mulai menunjukkan hasil. Pemkab mencatat sekitar 90 persen data sudah terkumpul. Namun, di balik capaian itu, muncul temuan krusial yakni ada ribuan warga yang dinilai sudah mampu justru masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Jember Akhmad Helmi Lukman tak menutupi rasa bangganya. Ia mengapresiasi kerja aparatur sipil negara (ASN) yang turun langsung melakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan.

“Ini kerja luar biasa. Teman-teman ASN menunjukkan semangat, meski banyak dinamika di lapangan,” ujarnya Jumat (24/4/2026) sore.

Hingga kini, sekitar 87 ribu data telah masuk dari total yang ditargetkan. Artinya, progres verval sudah menyentuh angka 90 persen. Data itu kini mulai memperlihatkan potret riil yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka kemiskinan.

Salah satu temuan paling mencolok adalah keberadaan warga yang sebenarnya sudah tergolong mampu, tetapi masih menerima bantuan sosial. Tercatat, lebih dari dua ribu penerima sembako masuk kategori ini.

Tak hanya itu. Ribuan data juga menunjukkan penerima bantuan yang telah meninggal dunia, baik yang masih memiliki ahli waris maupun tidak. Ada pula warga yang sudah pindah domisili, namun masih tercatat sebagai penerima manfaat di Jember.

“Ini yang sedang kami dalami. Data ini akan kami sandingkan dengan BPS untuk jadi dasar pengambilan kebijakan,” tegas Helmi.

Pemkab memastikan, hasil verval tidak berhenti di meja daerah. Data tersebut akan dikirim ke Kementerian Sosial sekaligus disinkronkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuannya, agar tidak lagi terjadi bias antara data pusat dan kondisi di lapangan.

Helmi menyinggung soal perbedaan desil kemiskinan. Menurutnya, standar nasional kerap tak sepenuhnya mencerminkan realitas daerah. “Desil satu di Jember belum tentu sama dengan daerah lain. Karena itu, kita dorong ada desil versi lokal,” katanya.

Ke depan, kata dia, pembaruan data akan diperkuat dari level desa. Pemkab berencana melibatkan operator desa dan mengaktifkan kembali musyawarah desa (musdes) maupun musyawarah kelurahan (muskel) sebagai ruang pembaruan data rutin. “Selama ini ini yang sering tidak berjalan. Padahal itu kunci updating data,” ujarnya.

Tak berhenti di situ. Pemkab juga menyiapkan skema reward bagi operator desa yang aktif memperbarui data. Harapannya, akurasi data kemiskinan bisa terjaga secara berkelanjutan.

Di sisi lain, evaluasi pelaksanaan verval juga mulai dilakukan. Salah satu sorotan adalah penugasan petugas lapangan yang dinilai belum proporsional. “Ada masukan, ASN perempuan atau yang sudah sepuh jangan ditugaskan ke wilayah jauh. Itu kami evaluasi,” kata Helmi.

Distribusi tugas ke depan akan disesuaikan. ASN muda akan diarahkan ke wilayah yang lebih jauh, sementara yang lebih senior difokuskan di area perkotaan dengan beban kerja yang disesuaikan.

Menariknya, proses verval juga membuka persoalan lain: administrasi kependudukan. Masih ditemukan warga yang belum memiliki dokumen dasar seperti KTP atau Kartu Keluarga. “Ini jadi pintu masuk untuk membenahi adminduk. Desa harus ikut aktif,” tegasnya.

Helmi memastikan, data yang tidak lagi relevan, seperti warga meninggal atau pindah tidak serta-merta dihapus, melainkan diperbarui statusnya. Dampaknya signifikan yakni anggaran bantuan bisa lebih tepat sasaran.

“Kalau data bersih, beban APBN dan APBD bisa ditekan. Bantuan juga bisa dialihkan ke yang benar-benar berhak,” ujarnya.

Dengan progres yang hampir rampung, Pemkab kini menunggu hasil analisis akhir. Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih presisi di Jember. (dsm/why)