PASURUAN, TADATODAYS.COM - Ada yang berbeda saat pelantikan pejabat yang digelar Pemkot Pasuruan di Gedung Gradika pada Rabu (28/1/2026). Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo melantik jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai Kabag Hukum Pemkot Pasuruan.

Jaksa tersebut adalah Suryadi. Suryadi sendiri sampai saat ini masih tercatat sebagai jaksa aktif dan menjabat Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

Adi mengatakan, secara aturan, hal ini sah dilakukan. Pemkot sudah mengajukan permohonan ke Kejagung RI. Bahkan, menurutnya, justru dengan adanya SDM dari kejaksaan diharapkan dapat mengaktifkan kodifikasi hukum di lingkungan Pemkot Pasuruan.

"Tantangan saat ini adalah kodifikasi hukum. Yang kedua, sekarang juga ada KUHP baru yang diberlakukan. Dengan adanya SDM dari kejaksaan ini dapat memudahkan untuk implementasi kebijakan atau regulasi yang terbaru," ujar Adi.

Politisi Golkar itu menyebut, jaksa menjadi kabag hukum di lingkungan pemerintah daerah sudah ada di sejumlah kota dan kabupaten. Beberapa di antaranya adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Jember.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Eko mengungkapkan, Suryadi memang mendapat surat penugasan resmi dari Kejagung RI. Surat penugasan tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemkot Pasuruan.

Soal status, Suryadi tetap sebagai jaksa dan hanya ditugaskan di Pemkot Pasuruan. Eko menyebut, dengan dilantiknya sebagai Kabag Hukum Pemkot Pasuruan, jabatan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan akan dicopot.

"Tapi sampai saat ini Pak Suryadi masih Kasi Datun sama Kabag Hukum. Kami masih nunggu surat dari Kejagung untuk pelepasan jabatannya. Jadi tidak boleh dobel jabatan. Kemungkinan akan difungsionalkan di kejaksaan tinggi, tapi ditugaskan jadi Kabag Hukum di Pemkot Pasuruan," ujar Eko. (pik/why)