PASURUAN, TADATODAYS.COM - Fraksi PKS DPRD Kota Pasuruan mengungkap sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Pasuruan tercatat memiliki piutang pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa di antaranya bahkan cukup besar.

Juru bicara Fraksi PKS Suci Mardiko mengungkapkan, ada 5 OPD yang tercatat memiliki saldo piutang cukup besar. Itu terlampir dalam Perda Pertanggungjawaban APBD 2024.

Badan Pendapatan Daerah memiliki piutang pajak daerah sebesar Rp 13,4 miliar. Disperindag memiliki piutang retribusi daerah sebesar Rp 3,2 miliar. Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah memiliki piutang sebesar Rp 1 miliar.

RSUD dr. R. Soedarsono memiliki piutang retribusi daerah sebesar Rp 29,7 miliar. BPKA (PPKD) memiliki piutang transfer pemerintah pusat sebesar Rp 3,5 miliar. Disperindag juga tercatat punya piutang lainnya Rp 1 miliar. Dinas Koperasi dan UKM memiliki piutang lainnya sebesar Rp 2,2 miliar.

"Adanya pengurangan dana transfer ke daerah, menjadikan kita perlu menyisir kembali potensi pendapatan daerah yang bisa didapatkan. Salah satunya dari piutang daerah," kata Koko, sapaan Suci Mardiko, usai rapat paripurna di DPRD Kota Pasuruan, Rabu (26/11/2025).

Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengungkapkan, piutang daerah tersebut sebagian sudah terbayarkan. Misalnya di Bapenda, piutang pajak daerah yang terbayar sebesar Rp 2,6 miliar; di Disperindag, piutang retribusi daerah yang terbayar sebesar Rp 1,1 miliar.

Demikian pula dengan perangkat daerah lainnya yang tercatat memiliki piutang daerah. RSUD per 31 Oktober tercatat saldo piutang retribusi daerah turun menjadi Rp 394 juta.

Pemkot terus melakukan penagihan langsung dan pengiriman surat tagihan kepada pihak terkait, memberikan tenggat waktu pembayaran, dan rekonsiliasi data dan pelaporan.

"Pemkot saat ini memiliki Dashboard Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipantau secara realtime. Namun untuk capaian Piutang Daerah, pengendalian masih dalam bentuk laporan capaian piutang setiap tribulan. Selanjutnya akan dibangun dashboard piutang secara real time pada tahun 2026," kata Adi. (pik/why)