PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo menargetkan 7 proyek infrastruktur di tahun 2026 ini. Total anggarannya sebesar Rp 17,16 miliar. Komisi III DPRD meminta agar seluruh proyek tersebut bisa rampung tepat waktu.

Tujuh proyek ini dipaparkan Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo Setyorini Sayekti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Senin (2/3/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Rini, sapaan Setyorini, terlebih dahulu menyampaikan realisasi anggaran tahun 2025. "Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 98,2 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 85,11 persen," katanya.

RAPAT: RDP Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Senin (2/3/2026).

Rini mengaku ada dua kegiatan yang mengalami putus kontrak, yakni pembangunan gedung Inspektorat dengan progres terakhir 26 persen. Berikutnya, pembangunan aula dan ruang kelas Pondok Pesantren Mambaul Ulum dengan progres 20,9 persen.

"Putus kontrak dua proyek tersebut disebabkan tidak mampunya keuangan rekanan proyek atau pihak ketiga. Untuk itu, sebetulnya kami sudah memberikan surat peringatan hingga tiga kali, namun pelaksana tidak mampu melanjutkan pekerjaan," jelasnya.

Oleh sebab itu, rekanan atau pihak ketiga yang tidak mampu melanjutkan proyek dicoret oleh Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo. 

"Untuk penyelesaian gedung Inspektorat direncanakan diusulkan kembali pada anggaran 2027. Sementara, proyek Ponpes Mambaul Ulum, berdasarkan koordinasi terbaru, pihak pondok berencana melanjutkan secara mandiri," ucapnya.

Rini kemudian merinci tujuh proyek infrastruktur di tahun 2026, yaitu:

Pembangunan gedung DPRD Kota Probolinggo dengan pagu anggaran Rp 2,89 miliar, masa pelaksanaan 180 hari kalender, metode tender.

Rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota (lanjutan tahap I) senilai Rp 1,417 miliar, masa pelaksanaan 126 hari.

Rehabilitasi Pujasera Alun-Alun Kota sebesar Rp 1,86 miliar, fokus pada perkuatan struktur.

Pengurukan Lahan Sekolah Rakyat senilai Rp 2,6 miliar, menunggu SK Kementerian Sosial sebagai dasar pelaksanaan.

Rehabilitasi saluran pematusan Jalan Cokroaminoto senilai Rp 4,8 miliar (tender).

Pelebaran Jalan Kerinci Rp 2,2 miliar.

Pelebaran Jalan Citarum Rp 1,4 miliar (review perencanaan induk).

Seluruh proyek ditargetkan selesai pada November 2026 agar tidak mengganggu penyusunan laporan keuangan akhir tahun. "Metode tender dipilih karena sejumlah item pekerjaan tidak tercantum dalam master produk e-purchasing sesuai regulasi Dirjen Bina Konstruksi Nomor 182 Tahun 2025," kata Rini.

Penjelasan Rini dapat sorotan dari Anggota Komisi III Eko Purwanto. Ia menyoroti tahapan pekerjaan yang perencanaannya dilakukan pada tahun berjalan. "Ini perencanaan dan eksekusi ada di tahun yang sama ya," ucapnya.

Eko meminta penjelasan rinci timeline mulai dari penyusunan feasibility study (FS) hingga detail engineering design (DED), khususnya proyek Jalan Cokroaminoto yang berada di kawasan padat aktivitas. "Kami khawatir pekerjaan terbengkalai jika tahapan tidak terencana dengan baik. Jadi mohon supaya dikerjakan maksimal dan bisa rampung tepat waktu," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Rini menjelaskan bahwa untuk Jalan Cokroaminoto, FS bernilai Rp 100 juta ditargetkan selesai Maret 2026, dilanjutkan DED senilai Rp 300 juta bekerja sama dengan ITS. "Tender fisik direncanakan Mei 2026 dengan pelaksanaan Juni-Oktober 2026," jelasnya.

Saat diwawancara, Rini menjelaskan sebetulnya untuk tahun 2026 ini Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo bakal menggelontor anggaran Rp 59 miliar. "Selain proyek yang saya jelaskan tadi, ada sejumlah proyek pemeliharaan, lalu anggaran untuk perencanaan dan kegiatan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Mukhlas Kurniawan mengatakan DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat agar pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan sesuai aturan dan tidak mengulang persoalan putus kontrak.

"Kita ingin pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan tidak menjadi beban di akhir tahun. Evaluasi ini penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama," tuturnya. (alv/why)