JEMBER, TADATODAYS.COM - Polemik pendataan tenaga non ASN di Pemkab Jember yang diduga diwarnai tindakan manipulasi data, kian meruncing. Aktivis Forum Honorer PGRI Jawa Timur meminta Bupati Jember Hendy Siswanto memberikan sanksi berat kepada kepala sekolah (KS) yang terbukti memanipulasi data dalam proses pendataan tenaga non-ASN.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Honorer (FH) PGRI Provinsi Jawa Timur Ilham Wahyudi, kepada tadatodays.com, Minggu (23/10/2022) malam. "Bupati harus tegas. Beri sanksi berat kepala sekolah yang memanipulasi data tenaga non-ASN," katanya.

Pihaknya mengaku telah melapor ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember terkait dugaan kuat manipulasi data tenaga non-ASN yang dilakukan oleh sejumlah kepala sekolah. Menurutnya, modus KS untuk memuluskan pendataan tenaga non-ASN, kepala sekolah merubah masa kerja menjadi 1 tahun atau lebih agar tetap sesuai ketentuan.

Pada data lainya, KS tak hanya me-mark up masa kerja. Di sejumlah sekolah lain, diketahui lulusan keperawatan dan kebidanan karena masih anak kandung kepala sekolah, dimasukan dalam pendataan sebagai tenaga pengajar sekolah dasar.

Menurutnya, mereka yang telah memanipulasi data tidak boleh hanya diminta tarik berkas tetapi juga diberi sanksi berat. "Tidak cukup tarik berkas, harus disanksi juga dong, kesalahannya sama (manipulasi data, red)," katanya.

Sebelumnya, kepala BKPSDM membenarkan adanya manipulasi data oleh sekolah dan ada juga yang menarik data. Dari sejumlah sekolah yang diduga kuat memanipulasi data itu, sebuah sekolah SMP di Kecamantan Gumukmas tengah diproses oleh Inspektorat untuk selanjutnya menunggu penjatuhan sanksi. (as/why)