JEMBER, TADATODAYS.COM - Ribuan pegawai tenaga honorer yang tidak terdata BKN atau R4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember lega. Mereka diusulkan seluruhnya untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait di hadapan 3.378 tenaga R4 di GOR PKPSO Kaliwates secara daring, Rabu (20/8/2025).

Meski formasi yang dibutuhkan hanya 190 orang, pihaknya memutuskan mengusulkan seluruh R4 untuk diangkat menjadi PPPK. Maka secara data hanya jumlah tersebut yang seharusnya diakomodir menjadi PPPK paruh waktu.

Meski menyadari banyak pihak akan mengkritik, termasuk terkait beban fiskal daerah, Bupati menilai ribuan tenaga R4 sudah lama mengabdi dan memiliki keluarga yang harus ditanggung. “Apapun konsekuensinya akan saya terima. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Sebelumnya, diketahui jumlah pegawai R4 di Pemkab Jember mencapai 3.526, namun setelah dilakukan verval jumlahnya menyusut menjadi hanya 3.378. Jumlah itulah yang kemudian diajukan oleh pemkab ke BKN.

Sementara, PJ Sekda Jember, Jupriyono menambahkan, kewenangan Pemkab hanya sebatas mengusulkan. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan memproses dan memutuskan. “Total ada 3.378 R4 yang diusulkan. Namun kepastian diterima atau tidak, sepenuhnya kewenangan BKN,” jelasnya.

Jupriyono mengakui, kebijakan ini berpotensi menekan ruang fiskal daerah. Namun, menurutnya hal itu sebanding dengan pengabdian para tenaga R4 selama ini. “Kita berharap semua bisa diterima agar mereka bisa membantu pelayanan masyarakat. Payung hukum dan mekanismenya sesuai regulasi BKN,” terangnya.

Ia menegaskan, keputusan Bupati untuk mengusulkan seluruh R4 adalah bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka. “Mudah-mudahan semua diterima, sesuai harapan kita bersama,” katanya. (dsm/why)