PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Kegundahan 1.877 tenaga honorer di lingkungan Pemkot Probolinggo terjawab. Per 20 Agustus 2025, Pemkot Probolinggo resmi menginput ribuan data tenaga honorer untuk diajukan sebagai tenaga Non ASN atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu.

Anggota DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemkot Probolinggo ini. Sibro bahkan secara pribadi mengucapkan terima kasih atas keputusan yang telah diambil tersebut.

“BKPSDM telah mengusulkan permohonan seluruh non ASN R3 dan R4, dan telah disertai pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Oleh Wali Kota. Terima kasih kepada seluruh pihak, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bu Sekda, kepala BKPSDM, dan seluruh anggota DPRD. Selanjutnya menunggu arahan dalam pengisian DRH dan NIP PPPK Paruh Waktu,” ucap Sibro, Kamis (21/8/2025) siang.

Dengan pengusulan tersebut, kata Sibro, setidaknya sebanyak 1.877 tenaga PPPK paruh waktu nantinya pada tahun 2027 akan bisa diusulkan untuk menjadi tenaga Non ASN atau PPPK penuh waktu.

“Terakhir pengusulannya kan tanggal 20 Agustus. Jika kemarin tidak diusulkan, maka per Januari 2026, mereka atau yang tidak diusulkan harus berhenti. Untungnya mereka semua sudah diusulkan,” ucap Sibro.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Probolinggo terus mematangkan rencana pengajuan tenaga Non ASN untuk dijadikan PPPK Paruh Waktu. Hasil mapping yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Probolinggo, setidaknya ada 1.877 yang diusulkan, 6 di antaranya dicoret.

Kepala BKPSDM Kota Probolinggo Fatchur Rozi menerangkan jika hasil mapping yang telah dilakukan untuk kategori R3/Prioritas: Aliran data dari BKN 83, Selesai dimaping 83, diusulkan ke PPPK Paruh Waktu 82. Satu orang tidak diusulkan karena diberhentikan.

Kemudian untuk kategori R4/Prioritas: Aliran data dari BKN 1800, Selesai di mapping 1800, diusulkan ke PPPK Paruh Waktu 1875. Lima orang tidak diusulkan karena 3 diantaranya meninggal dunia, satu diberhentikan dan satu lagi mengundurkan diri. (mel/why)