JEMBER, TADATODAYS.COM - DPRD Jember membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Bupati tahun anggaran 2021. Kamis (14/7/2022) pembahasannya sudah sampai rapat paripurna DPRD Jember dengan agenda rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2021. Dalam hal ini dewan menilai Pemkab Jember kurang maksimal di sektor pertanian dan pendidikan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sufyan saat dikonfirmasi, usai sidang paripurna. Agus mengungkapkan, sorotan tajam yang menjadi pembahasan serius di DPRD di antaranya adalah persoalan Pertanian dan Pendidikan. "Melihat kondisi riil dari sektor pertanian dan pendidikan yang banyak sekali masalah," ungkap Agus.

Sebagai salah satu sektor andalan Kabupaten Jember, pertanian dinilai masih belum menuai hasil maksimal. "Hal ini yang menjadi persoalan dan perlu dibenahi mulai dari segi perencanaan, hingga implementasinya di lapangan," imbuhnya.

Tidak berhenti sampai di situ, Agus menegaskan sektor pendidikan juga tengah disorot, lantaran dinilai membebani para keluarga dan masyarakat Jember, akibat tingginya biaya. "Maka kami meminta agar Pemkab Jember juga hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan biaya pendidikan yang relatif mahal ini," katanya. 

Politisi PDIP tersebut juga menyoroti sejumlah fasilitas sekolah yang dinilai masih belum layak, dan memiliki jumlah siswa yang minim. "Masa ada satu kelas hanya 6-10 siswa saja, kemudian fasilitas sekolah yang juga masih belum maksimal," terangnya.

Hal tersebut dikhawatirkan memicu para wali murid lebih memilih menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah swasta. Hal ini menurutnya harus segera ditindak oleh Pemkab Jember.

DPRD berharap, Pemkab Jember mampu menambah jumlah anggatan di masing-masing sektor yang menjadi sorotan. "Sehingga dampak yang dihasilkan bisa segera terasa di masyarakat," tuturnya. (#-1/as/why)