PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun 2021 mulai dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (13/4/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD lainnya. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo. Serta Forkopimda dan BUMD/BUMN/instansi vertikal di Kabupaten Probolinggo.

Dalam nota penjelasan Bupati Probolinggo yang Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat selama tahun 2021 kurang optimal. Hal itu disebabkan kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 yang mempengaruhi sektor pembangunan dan sosial.

PIMPIN SIDANG: Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo memimpin jalannya sidang paripurna pembahasan LKPj Bupati Probolinggo tahun 2021.

Capaian pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Probolinggo, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat menunjukkan pergerakan positif. Meskipun daya beli masyarakat masih rendah.

Hal ini tercermin dari turunnya kontribusi sektor pembangunan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun pendapatan per kapita (PDRB perkapita). Terjadinya pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. Meliputi realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp 2.353.591.697.650,02, realisasi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp 1.708.220.676.494,21, realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp 5.682.240.164,33 dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp 28.691.533.931.

“Program kegiatan serta hasil pencapaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021, terbagi dalam 4 urusan wajib. Yakni urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi pendukung,” jelasnya.

Dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Probolinggo tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.

Hal itu berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Di antaranya pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta segenap komponen masyarakat Kabupaten Probolinggo.

WAKILI BUPATI: Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono membacakan LKPj Bupati Probolinggo tahun 2021 di hadapan pimpinn dan anggota DPRD serta undangan dalam sidang paripurna.

“Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun 2021, dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sehingga keberhasilan dan prestasi yang dicapai selama ini, cukup menggembirakan. Meskipun masih ditemui beberapa permasalahan yang memerlukan strategi dalam penyelesaiannya,” tegasnya.

Ditemui setelah paripurna, Sekda Soeparwiyono tidak menampik adanya kekurangan yang perlu dievaluasi. Mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, hingga pelayanan pada masyarakat. Dengan sumber daya dan dukungan semua pihak, target pemerintahan yang baik dan bersih kan terealiasi.

“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kerja sama dan dukungan pimpinan serta segenap anggota DPRD. Demikian pula pada Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, ormas, dan segenap elemen masyaraka,” katanya.

MENYIMAK: Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo menyimak dengan seksama jalannya sidang paripurna pembahasan LKPj Bupati Probolinggo tahun 2021. Setelah agenda paripurna, DPRD telah membentuk 4 pansus sebagai tindaklanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo saat ditemui tadatodays menyampaikan, untuk membahas LKPJ Bupati tahun 2021, DPRD telah membentuk 4 panitia khusus (pansus).

Masing-masing pansus nnti akan fokus membahas berbagai sektor dan program yang telah dilaksanakan bupati selama 2021. “Dari pembahasan ini akan ada rekomendasi untuk dapat dijadikan masukan bagi bupati, dalam menjalankan program kegiatan di tahun berikutnya,” terangnya.

Dalam rapat tersebut juga terungkap, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 2021 menurut estimasi BPS tercatat sebanyak 1.155.894 jiwa. Terdiri dari 570.237 jiwa laki-laki dan 585.657 jiwa perempuan. (*/mel/sp)