PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo melancarkan aksi protes, Minggu (19/10/2025). Mereka mendatangi gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, menyuarakan protes terhadap tayangan program “Xpose Uncensored” di Trans7 yang dinilai telah melecehkan tradisi pesantren, dan merendahkan martabat kiai dan santri.

Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga siang itu dihadiri sejumlah tokoh agama, organisasi masyarakat, bahkan pimpinan daerah. Di antaranya ialah ketua PCNU Kraksaan beserta badan otonomnya, ketua Pagar Nusa Kraksaan dan jajarannya, serta GP Ansor Kraksaan bersama aliansi santri dari berbagai pesantren besar di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Selain itu, sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Dari unsur pemerintahan, hadir Bupati Probolinggo Gus dr Moh. Haris dan Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ. Mereka juga memberikan orasi di tengah ribuan massa.

TUNTUTAN: Pembacaan dan penyerahan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Probolinggo didampingi Bupati Probolinggo Gus dr Moh. Haris. 

Pengamanan aksi dilakukan secara ketat oleh aparat gabungan TNI dan Polri untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan kondusif.

Dalam orasinya, Bupati Haris mengingatkan media agar lebih berhati-hati dalam menayangkan program siaran. Ia menegaskan, kebebasan pers tidak boleh mengabaikan etika dan nilai budaya yang hidup di masyarakat. “Kami para santri tidak akan tinggal diam jika kiai kami dihina,” tegasnya di hadapan massa aksi.

Aksi di Probolinggo ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional yang muncul usai penayangan program “Xpose Uncensored” di Trans7. Tayangan tersebut dianggap menampilkan narasi yang menstereotipkan kehidupan santri secara negatif. Salah satu potongan yang dipermasalahkan adalah kalimat “santrinya minum susu aja kudu jongkok” yang dinilai merendahkan martabat dunia pesantren.

Selanjutnya, melalui aksi damai ini, para santri menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Permintaan maaf terbuka dari Trans7 atas tayangan yang dianggap melecehkan pesantren.

2. Klarifikasi dan pernyataan resmi dari pihak media disertai evaluasi internal terhadap program yang menimbulkan kontroversi.

3. Tindakan tegas dari lembaga penyiaran dan pemerintah, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), agar menghentikan sementara program tersebut dan memeriksa potensi pelanggaran etika siaran.

Kecaman terhadap tayangan itu tidak hanya datang dari kalangan santri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo juga menyampaikan protes keras dan mendesak pihak media mempertanggungjawabkan tayangan yang dianggap mencederai marwah pesantren. (ndy/why)