PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo tidak sejalan dengan rencana Pemkot Probolinggo menyewa 8 mobil listrik untuk kendaraan dinas. Banggar minta pemkot mengkaji ulang rencana tersebut.

Hal itu mengemuka dalam rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (30/7/2025). Rapat yang beragendakan pembahasan Perubahan APBD 2025 itu dipimpin Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan Banggar Abdul Mujib.

Rencana pengadaan mobil dinas listrik dengan sistem sewa ini mulanya dipertanyakan kembali oleh anggota DPRD Syaiful Iman. Ia mempertanyakan di mana letak efisiensi yang disampaikan oleh eksekutif. Padahal, menurut rincian kasarnya, biaya pengadaan mobil dinas (mobdin) lebih hemat membeli ketimbang sewa.

“Kami tidak menghalangi untuk sewa mobil. Tapi tolong, kalau memang mau sewa, dibuat seminimal mungkin. Mending beli saja, karena ada selisih yang sangat besar kalau tetap memakai sistem sewa. Hitungannya, kalau kita membeli 8 unit mobil tersebut hanya Rp 3,5 miliar,” kata Syaiful Iman.

Pimpinan Banggar Abdul Mujib juga mempertanyakan rencana sewa mobil dinas ini ada mulai kapan. Sebab menurutnya, anggaran pengadaan mobil dinas wali kota dan wakil wali kota dianggarkan sebesar Rp 2 miliar. Mujib juga menyinggung terkait kebijakan wali kota yang menolak untuk pengadaan mobil dinas.

“Di sisi lain gembar gembor perkara efisiensi. Tapi di sini ada nilai yang cukup fantastis untuk pengeluaran mobil dinas pejabat. Di beberapa media sudah ditulis dengan jelas, kalau wali kota menolak pengadaan mobil dinas. Kenapa sekarang justru mau sewa?” kata Abdul Mujib.

Menanggapi respon tersebut, Ketua TAPD Sekda drg Ninik Ira Wibawati mengatakan bahwa rencana pengadaan mobil sewa dirasa lebih efisien, karena akan menghapus biaya pemeliharaan mobil. Selain itu, menurutnya, banyak sekali mobil kepala OPD yang sudah tidak layak.

“Delapan mobil ini untuk wali kota dan wakil wali kota, sekda dan 5 kepala OPD. Kalau dibelikan baru, nanti membutuhkan biaya perawatan lagi,” kata Sekda Ninik.

Menambahkan pernyataan Sekda Ninik, Kepala Bagian Umum Edi Trisula menyatakan bahwa anggaran untuk pengadaan mobil dinas, sebenarnya sudah ada sejak anggaran di APBD induk. Jadi, mulanya anggaran tersebut diperuntukkan pengadaan mobil dinas wali kota dan wakil wali kota.

“Seiring berjalannya waktu, pada saat wali kota dilantik, kami melapor kepada wali kota. Pada saat itu semangat wali kota adalah efisiensi. Maka, beliau tidak akan jadi ada pengadaan mobil. Karena semangat efisiensi, maka akan menyewa mobil listrik,” kata Kabag Umum Edi Trisula.

Selain itu, menurut Kabag Umum, anggaran pengadaan mobil dinas yang senilai Rp 2 miliar tersebut diefisiensi dan menyisakan Rp 1,04 M. Untuk anggaran pengadaan mobil dinas dengan sistem sewa ini diambilkan dari sisa Rp 2 M dengan masa sewa 1 tahun. Setiap habis masa sewa, menurut Edi, akan dilakukan kembali mini kompetisi.

Edi juga menjelaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas dengan sistem sewa ini telah dilakukan 2 kali mini kompetisi, namun gagal. Pada mini kompetisi pertama, durasi waktunya tidak terlalu lama, ada 5 penawar.

Namun setelah dipanggil, dikarenakan hanya 1 penawar yang datang, secara otomatis gagal. Mini kompetisi yang kedua, juga ada 5 penawar, yang datang hanya 1 dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.

“Jadi sewanya bukan per 5 bulan, tapi karena tahun ini karena kontraknya dimulai bulan Agustus berarti akan berakhir 31 Desember 2025. Sewanya akan dilakukan setahun sekali dengan sistem mini kompetisi,” tambahnya.

Merespon penjelasan Sekda dan Kabag Umum, anggota Banggar lain yaitu Muchlas Kurniawan menegaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas ini perlu dikaji kembali. Politisi Golkar ini juga mewanti-mewanti pejabat pemkot untuk tidak semena-mena dalam merealisasikan kebijakan.

“Dikaji ulang saja Bu Sekda. Kita juga tidak bisa semena-mena merealisasikan rencana ini. Harus hati-hati betul, karena semangat efisiensi yang digaungkan. Jangan sampai membebani anggaran. Harus benar-benar diperhitungkan,” kata Muchlas.

Pembahasan rencana pengadaan mobil dinas ini disudahi oleh pimpinan Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD Abdul Mujib. Ia meminta Sekda dan OPD terkait mempertimbangkan betul rencana pengadaan dan memastikan kepada wali kota. (mel/why)