PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Anggota DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi meminta kepada Pemkot Probolinggo agar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurutnya, langkah itu dapat meminimalisir beban masyarakat selama PPKM Darurat.

Sibro menyebutkan, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15  tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali pada poin 7 dan 8 memerintahkan kepada wali kota untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. "Jangan masyarakat ditakuti dengan larangan. Kewajiban pemerintah dulu dipenuhi dengan penyaluran bansos," kata politisi yang jabat ketua Komisi 2 ini, Minggu (4/7).

Menurutnya, Presiden sudah memikirkan bahwa ketika ada pembatasan kegiatan maka secara ekonomi akan menurun. Karena itu, disiapkan pula kewajiban daerah untuk segera menyalurkan bansos kepada yang terdampak.

Masih dalam aturan itu, politisi Nasdem ini menjelaskan apabila bansos tak dianggarkan, maka wali kota dapat atau segera melakukan recofussing anggaran. Apalagi pada tahun 2020 lalu, silpa anggaran Clcovid-19 pada tahun 2020 mencapai Rp 42 miliar dengan dana fiskal Rp 73 miliar. "Tapi pemkot tidak mau menyalurkan sehingga tersisa Rp 42 miliar," katanya.

Dikatakannya, pada tahun 2020 dan tahun 2021 ini ada anggaran khusus yang dapat digunakan untuk bansos covid-19 sebesar Rp 15 miliar. Oleh karena itu, pihaknya telah memberikan kesempatan pemkot untuk mengatur anggaran. "Tapi kami lihat arah untuk memberikan stimulus belum pernah ada," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat, Rey Suwigtyo mengatakan, pemkot telah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 200 ribu per orang. "Sejak Mei 2021 lalu," katanya.

Akan tetapi, pria yang disapa Tiyok ini tak menyebutkan berapa orang jumlah penerima. Hanya saja, penyaluran bantuan tersebut tinggal satu kali lagi. (ang/don)