JEMBER, TADATODAYS.COM - Jember dibayangi ancaman bencana kekeringan di sejumlah wilayah. Namun, anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat justru turun signifikan. Kalangan DPRD Jember pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana.

Anggota Komisi D DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho menilai pemangkasan anggaran tersebut tidak sejalan dengan potensi bencana yang masih dihadapi Jember. Menurutnya, sejumlah kecamatan seperti Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, hingga Tempurejo selama ini menjadi wilayah yang kerap terdampak kekeringan saat musim kemarau.

Politisi yang akrab disapa Nuki itu mengatakan, fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga risiko krisis air bersih semakin besar. Dalam situasi seperti itu, kata dia, pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas BPBD melalui dukungan anggaran yang memadai.

Berdasarkan data yang diterimanya, anggaran BPBD Jember pada 2024 mencapai sekitar Rp13 miliar dengan realisasi sebesar Rp 10,5 miliar. Alokasi tersebut meningkat menjadi Rp 14 miliar pada 2025. Namun, dalam APBD 2026, anggaran BPBD turun menjadi Rp 8.552.736.168.

Tak hanya menyoroti besaran anggaran, Nuki juga mempertanyakan adanya selisih nominal yang disampaikan kepadanya. Dari total pagu Rp 8,55 miliar itu, berdasarkan penjelasan Kepala BPBD Jember, anggaran yang benar-benar dapat digunakan hanya sekitar Rp 7,59 miliar.

"Yang pertama, hilangnya sekitar Rp 1 miliar itu ke mana? Tidak ada keterangan yang jelas. Kemudian, apakah ini karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah," ujarnya, Rabu (17/6/2026) siang.

Menurut Nuki, anggaran sekitar Rp 7,59 miliar dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawab BPBD dalam menangani berbagai potensi bencana di Kabupaten Jember. Ia pun membandingkannya dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang masih memiliki alokasi anggaran jauh lebih besar.

"Banyak OPD yang anggarannya fantastis, bahkan masih melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi maupun melibatkan legislatif," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak menganggap ancaman kekeringan sebagai persoalan rutin yang bisa diabaikan. Sebaliknya, mitigasi harus diperkuat sejak dini agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Selain itu, legislator PDI-Perjuangan itu mengimbau masyarakat ikut berperan dalam upaya pencegahan dengan menjaga kelestarian lingkungan, melindungi sumber mata air, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan.

Ia juga meminta warga segera melapor kepada pemerintah kecamatan apabila mulai terjadi kekeringan di wilayahnya. Di sisi lain, koordinasi antara BPBD, Desa Tangguh Bencana (Destana), Perhutani, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak terkait perlu diperkuat agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi. (dsm/why)