ASN Ikut Turun Verifikasi Faktual, DPRD Jember Ingatkan Data Kemiskinan Harus Presisi

Dwi Sugesti Megamuslimah
Dwi Sugesti Megamuslimah

Monday, 20 Apr 2026 13:45 WIB

ASN Ikut Turun Verifikasi Faktual, DPRD Jember Ingatkan Data Kemiskinan Harus Presisi

Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsih Khoris.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Upaya merapikan data kemiskinan di Jember mulai dikebut. Ribuan ASN diminta turun langsung melakukan verifikasi faktual (verfal) warga miskin. DPRD Jember ikut mengawal, memastikan pendataan ini tak sekadar formalitas, tapi benar-benar tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Jember mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam pendataan warga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat, terutama dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.

Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang realistis. Menurutnya, persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial selama ini kerap bermula dari data yang tidak sinkron. “Pendataan ini penting supaya bantuan tidak salah sasaran. Kalau datanya sudah valid, intervensi pemerintah juga akan lebih tepat,” ujarnya, Senin (20/4/2026) pagi.

Ia menekankan, proses verifikasi faktual tidak bisa dikerjakan setengah-setengah. Semua elemen harus dilibatkan, mulai dari ASN hingga pendamping sosial di lapangan.

Targetnya pun tidak longgar. Pemkab Jember ingin proses ini rampung sebelum akhir April 2026. Karena itu, pengerahan tenaga dalam jumlah besar dianggap sebagai cara paling rasional untuk mengejar waktu. “Kalau semua turun, pekerjaan bisa lebih cepat selesai dan hasilnya lebih maksimal,” katanya.

Tak hanya mendukung, DPRD juga berencana memanggil sejumlah pihak untuk memastikan tidak ada perbedaan data antarinstansi. Sinkronisasi dinilai krusial agar DTSEN benar-benar bisa dijadikan rujukan tunggal.

Beberapa pihak yang akan dilibatkan di antaranya Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Sekretaris Daerah.

Sunarsi menyebut, selama ini masih ada celah dalam data kemiskinan. Karena itu, verifikasi ulang dianggap perlu, meski sebelumnya sudah ada pendataan di tingkat RT dan RW.

“Ini bukan soal tidak percaya, tapi memastikan data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, penerima bantuan sosial sudah memiliki kategori yang jelas, khususnya masyarakat di Desil 1 hingga 4 yang tergolong paling rentan.

Jika proses pendataan ini tuntas sesuai target, ia optimistis program pengentasan kemiskinan di Jember bisa berjalan lebih tepat sasaran. "Tidak lagi sekadar angka, tapi benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan," katanya. (dsm/why)


Share to