Disdikbud Anggarkan Bantuan Seragam untuk 2 Ribu Siswa, Dikritisi Banggar

Alvi Warda
Alvi Warda

Monday, 10 Oct 2022 14:59 WIB

Disdikbud Anggarkan Bantuan Seragam  untuk 2 Ribu Siswa, Dikritisi Banggar

SERAGAM: Plt Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Wawan Soegyantono menjelaskan soal bantuan seragam dalam rapat dengan Banggar DPRD, Senin (10/10/2022).

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo kembali menganggarkan bantuan seragam melalui APBD 2023. Bantuan seragam itu diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos RI.  Ada sebanyak 2.234 siswa yang terdatadi DTKS.

Namun, rencana ini dikritisi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo. Banggar menyayangkan dan khawatir ada siswa yang tidak tercover.

Besaran anggaran untuk bantuan seragam ini diperoyeksi sebesar Rp 1 Miliar. Hal ini disampaikan dalam rapat Banggar membahas Raperda tentang APBD 2023, Senin (10/10/2022) pagi. Perhitungannya, dari total 37.500 siswa, bantuan seragam diberikan kepada sejumlah 2.234 siswa yang terdaftar di DTKS. Siswa yang terdaftar di DTKS Kemensos itu seperti anak yatim atau piatu. Siswa itu nantinya mendapat dua stel seragam.

Dari Banggar, muncul kritik atas rencana ini. Wakil Ketua DPRD Fernanda Zulkarnain mengatakan,  standar siswa yang tidak mampu versi Disdikbud kurang jelas. “Prioritas siswa tidak mampu dari Disdikbud tidak akurat. Bagaimana kalau dari 37 ribu lebih itu ada yang tidak masuk DTKS?” ucapnya.

Fernanda menekankan, pendidikan itu wajib didapatkan oleh masyarakat, apalagi usia anak sekolah di Kota Probolinggo. Bahkan baginya, hukum pendidikan itu lebih dari wajib. Salah satu penunjang pendidikan adalah seragam. “Bagaimana kalau ada siswa yang tidak sekolah karena tidak dapat seragam dan kita tidak tahu?” ujarnya.

Menurut Fernanda, uang satu miliar dibagi dua ribu lebih siswa, jumlahnya tentu sangat sedikit. Sementara menurutnya, harga seragam yang masih berupa kain sebesar 800 hingga 1 juta lebih. “Saya pernah diceritani harga seragam, kainnya tapi itu harganya Rp 800 hingga satu juta lebih,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan besaran anggaran di tahun 2023. Padahal di tahun 2022 anggaran seragam ini sebesar Rp 3,5 miliar.

Karena itu, Fernanda meminta pada Kepala Disdikbud untuk kembali berkoordinasi dengan Pemkot dan Dinas Sosial terkait besaran bantuan dan juga sasaran bantuan. “Mending koordinasi lagi dengan Dinsos dan Sekda,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi tidak tepat sasarannya bantuan, Fernanda memberikan solusi untuk terjun langsung ke masyarakat. Disdikbud bisa berkoordinasi dengan Dinsos untuk menyurvei langsung keluarga yang tidak mampu di Kota Probolinggo. Lalu Disdikbud harus mempertegas standar tidak mampu itu. “Jangan karena rumahnya keramik, berarti orang kaya. Harus jelas standarnya,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disdikbud Wawan Soegyantono menyatakan akan memeriksa ulang anggaran untuk seragam ini. Sebenarnya, anggaran ini masih dalam proses sebab rencana adanya program ini sudah sejak tahun 2021, dan belum terlaksana hingga kini. “Anggaran ini masih dalam proses, belum dilaksanakan,” jelasnya.

Wawan juga bersedia apabila harus berkoordinasi dengan Dinsos terkait sasaran bantuan. “Nanti akan kami bicarakan juga dengan Dinas Sosial,” tuturnya

Sedangkan Kepala  Dinas Sosial Rey Suwigtyo membenarkan kekhawatiran Fernanda terkait masyarakat tidak mampu dan tidak masuk dalam DTKS. “Ada pastinya, dan itu tidak hanya satu dua tiga orang,” jelasnya. Untuk itu, Dinsos menyatakan bersedia membantu pendataan siswa tidak mampu jika Disdikbud membutuhkannya. (alv/why)


Share to