PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo rampung membahas Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2023.  Ditandai dengan rapat paripurna DPRD pada Selasa (2/7/2024), dilakukan penandatanganan persetujuan bersama Raperda LPJ APBD 2023 menjadi perda.

Sebelum penandatanganan, lebih dulu fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir tentang Raperda LPJ APBD 2023.

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan DPRD, yaitu Ketua Andi Suryanto Wibowo, Wakil Ketua   Lukman Hakim, Oka Mahendra Jati Kusuma, dan Jon Junaidi. Dari pihak eksekutif hadir Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto beserta para pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo. Hadir pula perwakilan forkopimda.

SAMBUTAN: Pj. Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto menyampaikan sambutannya usai Raperda LPJ APBD TA. 2023 ditandatangani.

Juru bicara DPRD Kabupaten Probolinggo Winda Wahyu Ningtyas menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi. Winda menyampaikan pendapat akhir fraksi NasDem bahwa pembahasan Raperda LPJ APBD 2023 telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama SKPD merupakan  wujud  tanggung jawab Fraksi NasDem  dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dengan tetap menjaga agar apa yang telah dibahas bersama ini benar-benar berdampak positif bagi rakyat Kabupaten Probolinggo. Sehingga Pemkab Probolinggo berhasil kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI untuk LHP Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Probolinggo dalam mengelola keuangan daerah dengan baik.

Meski demikian bukan pula tanpa kekurangan. Fraksi NasDem berharap kekurangan tersebut bisa diperbaiki lagi dengan peningkatan kinerja dalam penyerapan anggaran baik program maupun kegiatan di masing masing SKPD.

TEKEN: Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo menandatangani dokumen persetujuan LPJ APBD Kabupaten Probolinggo TA. 2023.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan saran bahwa dari setiap kegiatan LPJ selalu ada kegiatan yang tidak terserap, khususnya pada dinas pelaksana. Terutama berkaitan dengan pengadaan dan belanja pembangunan. Oleh sebab itu semua dinas terkait hendaknya betul-betul mempersiapkan persyaratan administrasi dan melakukan survey dulu terhadap pengadaan barang dan jasa agar tidak lagi terulang kegagalan kegiatan pada masa-masa yang akan datang,

Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah yang melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini merupakan prestasi yang harus diakui bersama. Namun demikian Fraksi Partai Golkar menilai masih banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh Pemkab Probolinggo. Terutama agar terus berupaya untuk mencari inovasi.

Apa yang telah dicapai pada tahun 2023 lalu dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan melalui badan usaha milik daerah (BUMD) atau melalui terobosan lain dengan memanfaatkan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang ada. Perlu diketahui bersama bahwa salah satu sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah

PENDAPAT AKHIR: Juru Bicara DPRD Kabupaten Probolinggo, Winda Wahyu Ningtyas menyerahkan dokumen pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda LPJ APBD Kabupaten Probolinggo TA. 2023 kepada Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo.

Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat. Kemudian mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur pedesaan. Baik itu infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah. Karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomi masyarakat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) mencermati ada beberapa OPD dengan daya serap di bawah 90 persen, bahkan ada kegiatan dengan daya serap hanya 60 persen. Ke depan, Fraksi PPP berharap hal ini tidak terjadi lagi dengan harapan silpa dapat ditekan seminim mungkin.

Adapun dalam arah kebijakan optimalisasi pendapatan daerah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemkab Probolinggo atas target pendapatan asli daerah (PAD) terjadi peningkatan yaitu sebesar 102,90 persen.

Ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah bersungguh-sungguh memacu kinerja di sektor pendapatan dalam rangka pemenuhan belanja kebutuhan masyarakat walau masih banyak pendapatan di sektor lain yang belum memenuhi target yang diharapkan. “Tentunya kita berharap kedepan pendapatan daerah dapat ditingkatkan lagi,” terangnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar dalam pengelolaan pendapatan daerah difokuskan kepada upaya peningkatan keuangan daerah dalam menggali sumber – sumber pendapatan daerah yang sangat berpotensi, seperti pengelolaan tambang daerah yang masih belum terakomodir dengan baik, banyak terjadi penyalahgunaan pengelolaannya maupun perizinannya.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo mengatakan saran dari fraksi-fraksi DPRD, itu untuk ditindaklanjuti pihak eksekutif dalam pelaksanaan perda LPJ APBD TA. 2023.

Sedangkan Pj Bupati Ugas Irwanto menyatakan akan menjadikan saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai pertimbangan dan akan menindaklanjutinya. Karena saran dan beberapa masukan fraksi-fraksi tersebut semua untuk kemajuan Kabupaten Probolinggo. “Kita akan lakukan bersama,” kata Ugas. (*/hla/why)