PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemkot Probolinggo dan DPRD Kota Probolinggo, benar-benar kompak menyoroti dugaan pungutan di RSUD Mohamad Saleh Kota Probolinggo. Jika Pemkot mengundang LSM untuk mendapatkan data dugaan pungutan, berbeda dengan DRPD yang segera menggelar rapat paripurna untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Langkah awal DPRD itu dimulai pada Jumat (4/3/2022), sekira pukul 16.30 WIB. Dimana, Badan Musyawarah (Banmus) telah menyelesaikan rapat internal di ruang Komisi III untuk membahas Pansus. Pertemuan itu berlangsung secara tertutup, dengan dihadiri 3 pimpinan dan 12 anggota Banmus.

Setelah rapat, seluruh anggota Banmus keluar dari ruangan Komisi III, termasuk Ketua DPRD Abdul Mujib. Namun, saat itu Mujib belum bisa berkomentar karena ia masih akan bertemu dengan seseorang di ruangan kerjanya.

Kemudian, tadatodays.com berusaha meminta komentar Abdul Mujib melalui SMS. Tapi Mujib ia akan berkomentar saat rapat paripurna digelar pada Sabtu (5/3/2022). "Besok saja setelah paripurna saya statemen, jam 09.00 WIB,” kata Abdul Mujib, melalui SMS.

Terpisah, Heri Poniman dan Robit Riyanto selaku anggota Banmus, membenarkan bahwa Banmus menggelar rapat terkait rencana pembentukan Pansus. “Ya, barusan kita rapat di ruang Komisi III. Mau membentuk Pansus soal PHK 128 PTT RSUD dr Mohamad Saleh,” kata Robit, yang diiyakan oleh Poniman.

Wartawan tadatodays.com kemudian meminta penjelasan lebih lengkap kepada Robit yang merupakan politisi PPP, di ruang Fraksi PPP.

Robit menyebut, seluruh anggota dan pimpinan Banmus hadir dalam rapat tersebut. Soal renacana pembentukan Pansus, Robit mengatakan bahwa dirinya dan Poniman sebenarnya tidak setuju. Namun keduanya karena kalah suara, sehingga rencana pembentukan Pansus tersebut tetap dilanjutkan. "Kita hanya bertiga, sedang sana (anggota yang setuju, Red) jumlahnya 12 orang. Karena kami kalah jumlah, ya saya ngomong lanjutkan saja,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa anggota Fraksi PPP yang menjadi anggota Banmus hanya dirinya. Begitu juga dengan Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem, hanya satu orang. Sedang Fraksi lainnya seperti, PKB, PDI Perjuangan dan Golkar masing-masing 2 orang. "Mereka koalisi gemuk. Sedang kita hanya 3 orang," katanya.

Robit yang menjabat periode kedua ini mengaku tidak setuju pembentukan Pansus, karena persoalan PHK 128 PTT RSUD akan bertambah panjang. Solusi yang tertuang di Rekomendasi Komisi III, menurutnya akan terhambat penyelesaiannya. "Akhirnya bola yang sudah ada di ekskutif, kembali ke DPRD. Kan jawaban Pemkot menunggu hasil kerja Pansus," katanya. (ang/don)