PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Probolinggo mendapat respon dari Nuruddin, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Ia menilai kejadian ini akibat dari kurangnya pengawasan dari pemkab setempat terhadap kios ataupun agen yang melayani pembelian pupuk bersubsidi.

"Kalau soal pemerintahan sudah bagus, penataannya sudah tepat. Tetapi hanya kurang pengamanan. Pengawasan terkait pupuk yang sudah ada di supliernya bahkan ke tingkat desa, kurang. Mestinya ada pengawasan terhadap penjual pupuk, baik di kecamatan maupun ke tingkat desa," terangnya pada Minggu (27/9/2020).

Ia mengatakan kekurangan dan kelangkaan pupuk ini sangat berdampak bagi petani. Terlebih tiga bulan mendatang musim akan berganti. Petani akan menanam tanaman jenis baru, baik padi ataupun jagung. Pada saat musim tanam inilah pupuk sangat dibutuhkan oleh petani. Jika kelangkaan terus berlanjut, otomatis petani akan kewalahan dalam merawat tanamannya tersebut.

"Saat ini kekurangan pupuk luar biasa mas. Tiga bulan ke depan, petani akan melakukan penanaman lagi. Sampai saat ini pun pupuk masih belum tersalurkan," sesalnya.

Sedangkan kartu tani yang digadang-gadang menjadi progam untuk mendapatkan pupuk subsidi, masih belum aktif. Sehingga manfaat kartu tani belum bisa dirasakan oleh petani. Nuruddin berharap pemerintah dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai agen pupuk di desa masing-masing. Karena Bumdes dinilai lebih tahu berapa pasokan pupuk yang dibutuhkan petani di desa tersebut.

"Saya harap pemerintah Kabupaten Probplinggo segera melakukan upaya menanggulangi kelangkaan pupuk ini. Sehingga ketika musim tanam kembali, petani tidak akan kesulitan mendapatkan pupuk," pungkasnya. (zr/hvn)