PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf. Berdasar data BPS, per Maret 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo berada di angka 16,45 persen, atau peringkat keempat se-Jawa Timur.

Hal itu terungkap saat mantan Wali Kota Pasuruan tersebut menggelar diskusi Pilar-Pilar di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Rabu (14/5/2025) siang. Ratusan pendamping bantuan sosial (bansos) turut hadir.

Saat pemaparan materi oleh Mensos Saiful, terkuak di Kabupaten Probolinggo Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp 532,884 M dengan 142.559 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai Rp 321,923 milyar dengan total 638.738 jiwa.

"Kalau penduduk miskin berjumlah 175.231, tertinggi berada di Kecamatan Krucil dengan jumlah 21.951 penduduk miskin. Kedua di Kecamatan Tiris dengan jumlah 13. 712 penduduk miskin. Ketiga di Kecamatan Gading dengan 11.843 penduduk miskin," ujarnya.

Saat diwawancara, Mensos Saiful mengatakan harus ada sinergi dengan Bupati Probolinggo. "Yang sekarang kan masih baru ya, 3 bulan dilantik, sekarang masih disusun rencana. Insyaallah kalau disinergikan, kemiskinan akan terentaskan," ujarnya.

Ke depannya bansos akan diefektifkan. "Tidak ada program khusus, yang ada diefektifkan, DTSEN dimaksimalkan tepat sasaran, pemberdayaan nanti dibuat, dan sinergi dengan program Gus Haris," katanya.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Probolinggo disebabkan beberapa faktor. Salah satunya jumlah penduduk yang padat.

Sementara, Bupati Probolinggo Gus dr Mohammad Haris saat sambutan mengatakan pentingnya pemberdayaan dalam memberantas kemiskinan. “Bukan hanya melalui perlindungan sosial. Terkadang masyarakat ini sudah berada di zona nyaman," ujarnya.

Ia menjelaskan, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada Maret 2024 adalah 16,45 persen, menempatkan Probolinggo di peringkat keempat se Jawa Timur. "Ini bukan prestasi, namun pecutan untuk kita terus evaluasi," katanya.

Bupati Probolinggo Muhammad Haris menjelaskan akan dilakukan verifikasi sesuai DTSEN dan DTKS. "Data BPS memang nasional, kita harus terima kenyataannya. Kita sudah mempersiapkan beberapa program yang akan kita sinergikan," katanya.

Faktor kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor yang disebut oleh Bupati Haris. "Kita memiliki destinasi wisata. Seharusnya lapangan pekerjaan tercipta. Kita juga kurang di bidang perindustrian, namun selama ini kita sudah bicara dengan investor. Intinya memberdayakan anak muda, sehingga prinsip ke depan agar lapangan pekerjaan ada," tuturnya. (alv/why)