JEMBER, TADATODAYS.COM - Anggota Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menegaskan pentingnya mitigasi bencana dan pengaktifan kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kabupaten Jember. Hal ini disampaikannya terkait masih maraknya banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah kota dan sekitarnya.

Menurut David, penyebab banjir yang terus berulang bukan hanya faktor alam, tapi juga persoalan penyempitan saluran air dan pelaksanaan pembangunan perumahan.  "Izin pengembang sudah ada, tapi implementasi pembangunan saluran tidak sesuai spesifikasi. Itu yang harus dibenahi. Kalau mitigasi tidak dilakukan, banjir akan terus terjadi,” ujarnya pada Selasa (2/12/2025) siang.

David menambahkan, sejumlah saluran di kota sudah dilakukan pengerukan sehingga kondisinya membaik, namun diperlukan perencanaan jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang.

Selain itu, tanah longsor menjadi perhatian serius, khususnya di kawasan Kaliwates. Pengerjaan sebelumnya dilakukan dengan swadaya masyarakat dan Dinas PU Bina Marga, namun cara manual dinilai lambat dan berpotensi menimbulkan masalah baru. “Beberapa tebing di sekitar rumah memiliki surat kepemilikan, padahal seharusnya termasuk Bandaran Sungai. Ini menjadi catatan penting,” jelasnya.

Legislator Partai NasDem itu juga mendorong Pemerintah Kabupaten Jember mengaktifkan kembali FPRB. Forum ini akan memberdayakan relawan di 31 kecamatan dan memanfaatkan anggaran CSR untuk penanganan bencana. “Kalau bencana hanya dibebankan pada BPBD, mereka tidak akan mampu. Dengan FPRB aktif, relawan dan dana CSR bisa dimanfaatkan untuk menangani rumah ambruk, banjir, atau kebakaran tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD,” tegasnya.

Politisi Komisi C itu menekankan perlunya pos dana mayor di BPBD untuk mengelola dana tidak terduga. “Saat ini Pemkab mengalokasikan Rp15 miliar untuk 2026, tapi belum tentu seluruhnya untuk kegiatan kebencanaan. BPBD harus punya dana sendiri agar bisa cepat bertindak,” jelas David.

David menambahkan revitalisasi FPRB perlu dimulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, memastikan koordinasi yang solid antara BPBD, Dinas Sosial, dan relawan. “Destana-destana sudah mulai aktif, tapi dukungan kabupaten harus lebih kuat agar relawan bisa dimanfaatkan optimal saat bencana,” tuturnya.

Dengan langkah ini, David berharap Jember mampu menangani risiko bencana secara lebih efektif, meminimalkan kerusakan harta dan korban jiwa, serta menciptakan sistem mitigasi bencana yang berkelanjutan. (dsm/why)