PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Lima fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo menerima dan menyutujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda  Kabupaten Probolinggo. Salah satu yang menjadi prioritas dalam P-APBD 2022 adalah infrastruktur.

Pengesahan Raperda P-APBD 2022 menjadi Perda itu dilangsungkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (1/9/2022) pagi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jatikusuma, SE, MM. Dalam rapat ini hadir Sekda Kabupaten Probolinggo  H. Soeparwiyono SH. MH  bersama para kepala perangkat daerah.

Dalam pendapat akhirnya, lima fraksi menyampaikan menerima dan menyetujui perubahan APBD yang sudah dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama eksekutif. Namun, selain menyatakan menerima dan menyetujui, lima fraksi juga memberikan sejumlah catatan. 

“Artinya Raperda ini bisa disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD tahun 2022 dengan beberapa catatan yang telah tadi disampaikan,” terang Oka Mahendra yang juga menjabat sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo.

Oka berharap pihak eksekutif memperhatikan berbagai saran dari lima fraksi. “Banyak aspek (dalam catatan fraksi, red) tadi. Aspek infrastruktur, aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan terutama aspek percepatan penyerapan anggaran,” ungkap Oka yang hari itu mengenakan kopiah.

Menurutnya APBD Perubahan mengalami peningkatan. Dari sisi pendapatan ada peningkatan sebesar Rp 3.667.493.803. Dari pendapatan semula sebesar Rp 2.327.961.156.003,00 bertambah menjadi Rp 2.331.628.649.806,00.

Sedangkan dari sisi belanja yang semula Rp 2,4 triliun, ada penambahan belanja sebesar Rp 193 miliar,  sehingga belanja berubah menjadi Rp 2,6 triliun.

SETUJU: Penyerahan pendapat akhir fraksi tentang P-APBD 2022 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam rapat paripurna.

Sementara, prioritas P-APBD 2022 itu banyak sektor yang digarap. Di antaranya pembangunan di sektor infrastruktur, pembayaran tenaga pendidik yang kemarin masih belum dibayarkan penuh. “Kita menganggarkan untuk menyempurnakan tenaga pendidik ini, kita bayar penuh sampai bulan ke-12,” tegasnya.

Oka meminta pihak eksekutif segera bergerak untuk mengirimkan dokumen-dokumen Raperda P-APBD melalui Gubernur Jawa Timur, agar segera ditetapkan menjadi APBD. Pasalnya PAK ini memiliki waktu sangat sedikit. “Kalau tidak dikejar, maka semua program-program yang sudah direncanakan khawatir tidak terserap.Oleh karenanya, perlu sesegera mungkin eksekutif menindaklanjuti dan menyosialisasikan program-program yang direncanakan, sehingga penyerapannya bisa optimal di akhir tahun nanti,” jelasnya.

Sedangkan Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono menyampaikan bahwa P-APBD 2022 Kabupaten Probolinggo tidak terlalu banyak berubah. Pasalnya pemerintah kabupaten menyesuaikan kemampuan anggarannya.

“Oleh karena itu, saya juga berharap kepada teman-teman organisasi perangkat daerah (OPD), apa yang menjadi saran dan masukan dari fraksi-fraksi itu untuk segera dilaksanakan. Begitu didok itu mau dievaluasi gubernur, selanjutnya dikomunikasikan kembali bersama Banggar. Kalau oke, bisa lanjut dilaksanakan, karena waktunya mepet,” terangnya.

Menurutnya, pada prinsipnya DPRD dan pemkab telah menyepakati P-APBD 2022. Sedangkan prioritas penggunaan P-APBD adalah perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. “Ada banyak jalan-jalan kita yang rusak,” kata Sekda. (*/hla/why)