Pemilih Perempuan Dominan, Bawaslu: Kami Libatkan sebagai Pengawas Lingkungan Sekitar

Amelia Subandi
Amelia Subandi

Sabtu, 07 Sep 2024 06:52 WIB

Pemilih Perempuan Dominan, Bawaslu: Kami Libatkan sebagai Pengawas Lingkungan Sekitar

PENGAWASAN: Sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 berbasis gerakan perempuan mengawasi, Jumat (6/9/2024) di Bale Hinggil Ballroom.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo melibatkan seluruh organisasi perempuan dalam pengawasan Pilkada Kota Probolinggo 2024. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Probolinggo Putut Gunawarman Fitrianta menyebut upaya ini bagian dari strategi Bawaslu dalam menyukseskan Pilkada. 

Di Kota Probolinggo sendiri, kelompok perempuan yang masuk dalam Daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah kurang lebih ada 60 persen pemilih, dari total pemilih yang ada di Kota Probolinggo. Dengan jumlah yang signifikan ini, keterlibatan perempuan dalam pengawasan menjadi krusial untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai aturan

“Kemarin yang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS 60 persen dibandingkan laki-laki. Jumlahnya besar dan sangat bisa mempengaruhi lingkungan sekitar agar memilih calon yang berkualitas,” kata Putut saat kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 berbasis gerakan perempuan mengawasi, Jumat (6/9/2024) di Bale Hinggil Ballroom.

Dalam sosialisasi tersebut, puluhan perempuan dari berbagai organisasi dan perwakilan partai politik di Kota Probolinggo hadir. Mereka mendapatkan pemahaman mendalam tentang 2 isu utama yang menjadi fokus pengawasan, yaitu menangkal mencegah politik uang, dan meningkatkan kecerdasan dalam memilih.

“Peningkata kualitas sebagai pemilih yaitu memilih calon yang benar-benar dengan melakukan suatu ricek dan pendataan terhadap suatu calon. Peran perempuan bisa memberikan pengaruh positif kepada keluarganya, bahwa memang calon ini yang berkualitas,” tambahnya.

Sementara, Ketua Bawaslu sekaligus Koordinator Sumber Daya Manusia Organisasi, Diklat dan Data Informasi, Johan Dwi Angga mengatakan, untuk isu money politics, mayoritas sasarannya adalah perempuan.

Di sisi lain kalau perempuan menyadari kualitasnya sebagai pemilih, bahwa money politik atau pemberian uang tidak ada artinya dibandingkan dengan pemerintahan 5 tahun kedepan, maka dengan adanya perempuan sebagai sasaran, maka mau tidak mau perempuan ini yang bisa menggerakkan untuk menjadi pengawas di lingkungannya. "Minimal di lingkungan sekitar dan lingkungan organisasinya,” kata Johan. (mel/why)


Share to