PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemkot Probolinggo menindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk mengkaji ulang rencana sewa 8 mobil dinas listrik. Setelah melakukan kajian ulang, pemkot batal melakukan pengadaan dengan sistem sewa. Sebagai gantinya, pemkot akan melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan sistem beli, sesuai kemampuan keuangan daerah.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna penetapan keputusan DPRD atas Raperda Perubahan APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2025, Sabtu (2/8/2025) siang. Dalam paripurna tersebut, Wali Kota dr Aminuddin menyatakan pendapat akhirnya terkait beberapa saran dan pendapat Banggar. 

Wali Kota menjelaskan bahwa rencana sewa mobil listrik untuk kendaraan dinas tersebut telah dikaji ulang bersama Inspektorat Kota Probolinggo. Belanja mobil dinas yang semula sewa, dialihkan menjadi sistem beli dengan kemampuan keuangan daerah.

“Terkait rencana belanja sewa mobil pada Bagian Umum dapat disampaikan bahwa rencana belanja tersebut telah dikaji ulang bersama inspektorat. Sehingga pengadaan kendaraan dinas jabatan yang semula melalui mekanisme sewa, disesuaikan dengan hasil kajian, beralih menjadi mekanisme pembelian, sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegas Wali Kota.

Kepastian pengadaan sewa mobil dinas ini, kemudian dilampiri dengan uraian tertulis penghitungan antara pengadaan dengan mekanisme sewa dan pengadaan dengan mekanisme beli. Disimulasikan bahwa pengadaan dengan mekanisme beli tunai bisa menghemat Rp 5.174.264.000 dibanding sewa untuk durasi 2025-2029 (5 + 48 bulan).

Sementara itu, ditemui setelah rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawrdhani berharap pergeseran anggaran yang telah dibahas dan disepakati bersama bisa benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Harapannya benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya saran saja, namun hasilnya nanti akan kami lihat. Semoga anggaran yang disepakati bersama ini dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat,” katanya. (mel/why)