Pendapatan Turun pada R-APBD Kota Probolinggo 2026, Sebut Penghasilan Pajak dan Retribusi Relatif Rendah

Alvi Warda
Alvi Warda

Wednesday, 19 Nov 2025 14:59 WIB

Pendapatan Turun pada R-APBD Kota Probolinggo 2026, Sebut Penghasilan Pajak dan Retribusi Relatif Rendah

PARIPURNA: Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin saat menjelaskan R-APBD 2026.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Probolinggo tahun 2026 mulai dibahas di DPRD, Selasa (18/11/2025). Anggaran pendapatan daerah turun sekitar Rp 49 miliar. Permasalahannya disebut terletak pada penghasilan wajib pajak dan retribusi daerah, yang relatif rendah.

Kondisi umum Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD 2026 pada awalnya dialokasikan sebesar Rp 918.444.460.033,64 menjadi Rp 938.581.541.774. Ada kenaikan sebesar Rp 20.137.081.740. Namun, jika dibandingkan dengan APBD 2025 Rp 987.877.750.294, ada penurunan sekitar Rp 49 milyar.

Pada nota keuangan R-APBD 2026, Wali Kota dr Aminuddin menyampaikan penurunan disebabkan beberapa hal. Salah satunya, wajib pajak dan retribusi daerah yang relatif rendah. "Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah ini, dikarenakan kurangnya pemahaman akan manfaat dalam upaya mendukung pembangunan Kota Probolinggo," katanya.

Rincian R-APBD 2026 Kota Probolinggo:

#Pendapatan Daerah

- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp. 265.584.819.774,00

- Dana Insentif Fiskal: Rp. 14.589.713,00

- Dana Bagi Hasil: Rp. 39.924.169,00

- Dana Alokasi Umum: Rp. 480.716.507,00

- Dana Alokasi Khusus: Rp. 88.189.103,00

- Pendapatan Transfer Antar Daerah: Rp. 64.166.943,00

#Belanja Daerah pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:  Rp. 203.586.715.922

- Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB: Rp. 104.45.621.006

- RSUD Dr Moh Saleh: Rp. 141.811. 425.220

- RSUD Ar - Rozy: Rp. 57.609.886.973,76

- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp. 45.760.347.731

- Satuan Polisi Pamong Praja: Rp. 15.955.612.681

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Rp. 3.411.196.096

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak: Rp. 14.91.495.175

- Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan: Rp. 18.879.498.480

- Dinas Lingkungan Hidup: Rp. 41.478.274.373.

- Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil: Rp. 6.221.165.644,97.

- Dinas Perhubungan: Rp. 25.902.621.514,38

- Dinas Komunikasi dan Informatika: Rp. 10.112.634.756, 8

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan: Rp. 14.533.680.256

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja: Rp. 7.977.246.248

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata: Rp. 15.996.395.888, 12

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Rp. 5.592.590.018

- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja: Rp 12.210.852.395

- Sekretariat Daerah: Rp. 45.239.589.098

- Sekretariat DPRD: Rp. 51.577.356.712

- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah: Rp. 9.909.528.686

- Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Rp. 33.666.467.483,69

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp. 7.223.53.034

- Inspektorat: Rp. 8.659.106.776

- Kecamatan Wonoasih: Rp. 15.773.687.080

- Kecamatan Kademangan: Rp. 16.1.493.130

- Kecamatan Mayangan: Rp. 14.495.77.540

- Kecamatan Kedopok: Rp. 15.162.625.295

- Kecamatan Kanigaran: Rp. 17.400.405.360

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Rp. 7.570.891.201

Selain itu, Aminuddin menjelaskan banyak bermunculan destinasi wisata baru, dengan target kelas menengah kebawah. "Pemkot tetap memiliki langkah-langkah pencapaian target PAD. Seperti meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya," ucapnya.  (alv/why)


Share to