PASURUAN, TADATODAYS.COM - Petani apel di Kabupten Pasuruan tengah memperjuangkan alokasi pupuk subsidi. Mereka mengajukan audiensi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Ketua Asosiasi Petani Apel Tropis Jawa Timur Agus Abdullah mengungkapkan, sebelumnya pupuk subsidi dialokasikan untuk sekitar 70 komoditas. Termasuk salah satunya komoditas apel.

"Namun setelah terbitnya Permentan Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, jumlahnya kini dibatasi hanya untuk 10 komoditas pertanian dan holtikultura," kata Agus, Sabtu (11/10/2025).

Komoditas tersebut antara lain, padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Sementara komoditas seperti apel, kentang, kubis tidak masuk dalam daftar tersebut.

Padahal, menurut Agus, banyak petani yang menggantungkan hidup dari tanaman holtikultura tersebut. Dampak dari kebijakan ini, petani apel harus menghadapi sejumlah tantangan.

Petani apel lokal harus berhadapan dengan produk impor yang makin memenuhi pasar. Tak hanya itu, ongkos produksi yang ditanggung makin besar, apalagi untuk pembelian pupuk non subsidi.

Oleh karena itu, Agus menyebut, dirinya sudah bersurat ke Kementan RI. Surat tersebut, kata Agus, sudah dikirim melalui Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.

Audiensi tersebut bisa menjadi momentum evaluasi kebijakan sekaligus pembinaan Kementan kepada petani apel. Harapannya, apel yang sudah menjadi ikon Kabupaten Pasuruan kembali mendapat alokasi pupuk subsidi.

"Apel ini kan sudah lama jadi ikon Kabupaten Pasuruan. Kami ingin pemerintah pusat melihat kondisi lapangan secara langsung. Harapannya, petani apel kembali dapat alokasi pupuk subsidi," ujarnya.,

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setya Wardana mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti persoalan pupuk ini. Koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia sudah dilakukan dua bulan lalu.

Namun begitu, Agus membeberkan alternatif pupuk bagi petani di Pasuruan. Ia menyorot banyaknya peternak sapi di Pasuruan wilayah timur. "Limbah kotoran sapi ini kalau tidak dikelola bisa jadi masalah kesehatan, namun jika dikelola jadi pupuk organik, misalnya, bisa diserap petani. Kami mendorong pertanian organik," kata Agus.

Selain itu, Komisi II juga mendorong pemkab merancang program riset benih unggulan sekaligus menyiapkan alokasi anggaran untuk penelitian pertanian. "Tentu jika ada benih unggul lokal, petani tidak bergantung dari luar," ujarnya. (pik/why)