Temui DPRD, Apdesi Minta Pilkades Tetap Digelar 27 Desember

Zainul Rifan
Zainul Rifan

Monday, 02 Aug 2021 21:32 WIB

Temui DPRD, Apdesi Minta Pilkades Tetap Digelar 27 Desember

PILKADES: Sejumlah pengurus Apdesi Kabupaten Probolinggo saat beraudiensi dengan DPRD setempat. Apdesi meyakinkan dewan bahwa pelaksanaan pilkades selalu berjalan aman, sehingga pemilihan pada 27 Desember mendatang tak perlu ditunda.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (2/8/2021). Kedatangan tersebut bertujuan untuk beraudiensi terkait pemilihan kepala desa (pilkades) serentak.

Beberapa perwakilan kepala desa menyampaikan aspirasinya terkait jadwal pilkades. Bertempat di ruang Banggar dan Banmus gedung DPRD, Apdesi menolak jika pilkades serentak yang telah dijadwalkan pada 27 Desember 2021 ditunda.

Diketahui, rumor penundaan pilkades 2021 ini berawal dari usulan Polres Probolinggo. Polres beralasan, tanggal 27 Desember seluruh polres di Jawa Timur akan melakukan giat Operasi Lilin Semeru menjelang pergantian tahun baru.

Untuk itu pihak Apdesi usai audiensi dengan DPRD langsung mendatangi Mapolres Probolinggo guna melakukan pertemuan dengan Kapolres Probolinggo.

Ketua Apdesi Hasanudin mengatakan, pihak kepolisian siap mendukung pilkades pada 27 Desember. Menurutnya, usulan penundaan itu karena adanya kekhawatiran keamanan karena bersamaan dengan giat Operasi Lilin Semeru.

Hasan berpendapat, selama ini pilkades di Probolinggo selalu berjalan aman. Dengan begitu tidak ada alasan untuk menunda pilkades. Ia menyebut, sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan ataupun keputusan kalau pilkades bakal ditunda tahun 2022. "Masih tetap," katanya, usai audiensi dan menemui Kapolres Probolinggo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat hanya menampung aspirasi dari masyarakat. Tak terkecuali dari Apdesi. Sehingga dengan begitu pihaknya mengundang beberapa pihak untuk membahas hal tersebut.

Ia juga menilai kalau pelaksanaan pilkades di Kabupaten Probolinggo selalu aman. Begitu juga dengan anggaran pilkades yang sudah disiapkan oleh pemkab.

Meski begitu, Andi mengkhawatirkan pandangan beberapa pihak terkait yang juga menjadi eksekutor suksesnya pilkades, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, bisa saja Kemendagri tak mengizinkan lantaran angka kasus covid-19 masih tinggi. "Maka terpaksa akan diundur tahun 2022," ujar Andi.

Diketahui saat penyampaian aspirasi tersebut, DPRD juga mengundang pihak terkait seperi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum Pemkab, dan Satgas Covid setempat. (zr/don)


Share to