Zainul Rifan


Wartawan Tadatodays.com | 2022-04-06 19:20:57

Terkendala SOTK, Anggaran Pemkab Probolinggo 2023 Terancam Dikepras

IMBAS: DPRD dan Pemkab Probolinggo telah membahas SOTK yang belum tuntas, karena terhambat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jika hal itu terjadi hingga memasuki masa pembahasan anggaran tahun 2023, maka besaran ABPD tahun depan terancam dikepras.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Terhambatnya pengesahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkab Probolinggo yang baru membuat pemkab tidak bisa menyerap anggaran yang sudah ada. Hal itu akan berimbas pada pengurangan atau pengeprasan anggaran pada 2023 mendatang.

Staf Badan Keuangan Daerah setempat Jurianto, saat mengikuti rapat pembahasan SOTK di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (5/4/2022), mengatakan bahwa sebelum ada pelantikan yang sesuai dengan SOTK yang baru, maka pihaknya tidak bisa merealisasikan anggaran. Kecuali anggaran untuk belanja wajib, seperti gaji pegawai.

Baca Juga : Libur Lebaran, Pemkab Probolinggo Andalkan Wisata Pantai

Begitu juga dengan pembayaran listrik, biaya untuk undangan rapat, biaya pelaksanaan pilkades, dan biaya penanganan bencana alam juga belum bisa diserap. Namun jika nanti SOTK sudah mendapatkan rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka pemkab dapat melakukan pelantikan eselon di jabatan baru yang kemudian bisa merealisasikan anggaran.

Baca Juga : SOTK Pemkab Probolinggo Terkendala Rekomendasi Kemendagri

Menurutnya, jika SOTK ini masih tetap tidak selesai, maka bisa berakibat pada pengeprasan anggaran 2023. Dengan alasan, pemkab tidak bisa menyerap anggaran tahun 2022. Untuk mengantisipasi hal itu, maka pihaknya akan bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait kondisi Kabupaten Probolinggo. "Melaporkan bahwa hal ini yang sebenarnya terjadi di Probolinggo," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo mengatakan kalau langkah pelaporan kepada Kementerian Keuangan tersebut perlu dilakukan. Ini, agar pemkab segera menyerap anggaran dan tidak mendapatkan sanksi pengeprasan anggaran. "Nanti masyarakat yang akan jadi korban," katanya. (zr/don)