JEMBER, TADATODAYS.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember menginventarisasi sedikitnya 27 titik kerusakan infrastruktur, dampak bencana hidrometeorologi sejak awal Januari hingga akhir Februari 2026. Seluruhnya membutuhkan penanganan segera.

Kerusakan tersebar di tujuh kecamatan dan didominasi longsor akibat curah hujan tinggi. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jember, Anang Dwi Resdianto.

Ia mengatakan, pendataan dilakukan menyeluruh terhadap infrastruktur terdampak, mulai dari dinding penahan tanah (retaining wall), jembatan, hingga jalan lingkungan warga.

“Menindaklanjuti rentetan bencana yang dimulai dari awal Januari sampai akhir Februari ini, kamimenginventaris semua kerusakan infrastruktur di sisi kebencanaan. Mulai dari retaining wall, jembatan, jalan warga dan sebagainya kita evaluasi kembali,” kata Anang pada Jumat (27/2/2026) sore.

Dari 27 lokasi tersebut, BPBD telah melakukan monitoring dan evaluasi ulang untuk menentukan skala prioritas. Infrastruktur yang dinilai paling vital menjadi fokus utama, terutama yang berkaitan langsung dengan akses masyarakat.

Salah satu titik yang dinilai mendesak berada di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa. Di wilayah itu, dinding penahan tanah mengalami kerusakan dan membutuhkan rekonstruksi segera karena mengancam akses utama warga.

“Lokasi terakhir yang perlu kita tinjau ulang karena ini infrastruktur yang paling vital bagi akses warga ada di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa. Ada retaining wall yang membutuhkan segera untuk langsung melaksanakan rekonstruksi,” ujarnya.

Kerusakan infrastruktur juga terjadi di Dusun Sodong, Desa Kemiri, Kecamatan Panti. Sebuah jembatan bambu yang terakhir dibangun pada tahun 2019, hingga kini masih menjadi satu-satunya akses bagi sekitar 30 rumah warga. Kondisinya yang mulai lapuk membuat warga berharap adanya pembangunan jembatan permanen.

Tak hanya itu, bronjong kawat sebagai dinding penahan tanah di Dusun Glundengan, Desa Suci, juga dalam kondisi mengkhawatirkan.

Bangunan darurat yang dibuat pada tahun 2025 tersebut berdiri dengan ketinggian belasan meter. Tingginya intensitas hujan membuat bronjong rawan longsor dan berpotensi menyeret badan jalan di sekitarnya.

Dari total 27 titik, kerusakan paling banyak disebabkan limpahan tanah dan longsor. Intensitas hujan yang tinggi memicu tekanan tambahan pada lereng-lereng tanah sehingga terjadi pergerakan dan runtuhan.

“Yang paling banyak adalah limpahan tanah karena terkait dengan curah hujan dan intensitas tinggi. Lereng-lereng itu mendapat tekanan tambahan di lateral sehingga terjadi reaksi,” jelas Anang.

Kondisi cuaca yang masih fluktuatif membuat potensi kerusakan susulan tetap terbuka. Karena itu, BPBD memprioritaskan penanganan pada titik-titik yang sudah terinventarisasi sambil memperkuat mitigasi di tingkat masyarakat.

“Paling tidak yang sudah kita inventaris itu kita prioritaskan dulu. Kemudian kita tingkatkan ketahanan masyarakat untuk mendeteksi awal mana-mana titik yang bisa kita ajukan kemudian hari,” katanya.

Untuk percepatan rekonstruksi, kata dia, BPBD Jember menyiapkan desain dan proposal pengajuan anggaran ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini ditempuh mengingat sejumlah perbaikan membutuhkan anggaran besar.

“Ke depan kita harapkan dorongan untuk memohon kepada BNPB melalui anggaran pusat atau anggaran lainnya. Kita sudah siapkan desain proposal dan akan kita tindak lanjuti segera ke kementerian ataupun ke BNPB,” tegasnya.

Sementara itu, penanganan yang sudah dilakukan BPBD Jember difokuskan pada kebutuhan paling mendesak, terutama pemulihan rumah warga terdampak. Untuk infrastruktur skala besar, penanganan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Yang sudah kita tangani tentu minimal yang langsung menyentuh masyarakat, terutama pemulihan rumah. Tetapi infrastruktur tetap akan kita dukung karena itu menopang kegiatan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil, BPBD Jember mengingatkan warga tetap waspada terhadap potensi longsor dan kerusakan infrastruktur, terutama di wilayah dengan kontur lereng dan drainase yang kurang optimal. (dsm/why)