JEMBER, TADATODAYS.COM - Kabupaten Jember seperti tak benar-benar diberi jeda dari bencana. Selama Januari hingga awal Maret 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat sudah terjadi 146 kejadian bencana di berbagai wilayah.

Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo merinci, sepanjang Januari terjadi 44 kejadian bencana.  Sedangkan pada Februari jumlahnya melonjak menjadi 86 kejadian. “Jenisnya beragam. Mulai banjir, tanah longsor, angin kencang, sampai pohon tumbang,” ujar Edi, Rabu (11/3/2026) siang.

Memasuki awal Maret, bencana belum juga mereda. Dalam dua hari pertama bulan ini saja, BPBD mencatat 16 kejadian bencana.

Salah satu yang cukup parah terjadi di Kecamatan Wuluhan. Angin kencang menerjang kawasan tersebut hingga menyebabkan 51 pohon tumbang, merusak 14 gudang tembakau, serta 12 rumah warga. “Yang kemarin itu sebenarnya belum puncaknya,” kata Edy.

BPBD merujuk informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Maret. Kondisi ini berpotensi memicu cuaca ekstrem. “Maret ini dimungkinkan terjadi angin sangat kencang dengan curah hujan tinggi. Ini yang harus kita waspadai bersama,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jember masih menerapkan status Siaga 1. Prioritas utama penanganan tetap pada keselamatan warga. “Yang paling penting penyelamatan jiwa manusia dulu. Setelah itu baru harta benda,” kata Edy.

Namun, ia mengakui memprediksi bencana bukan perkara mudah. Dinamika alam sering kali sulit ditebak. “Kadang kita perkirakan satu wilayah aman, ternyata justru terjadi bencana. Di kota terlihat tenang, tapi di wilayah lain anginnya sangat kencang,” katanya.

Dalam penanganan di lapangan, BPBD juga menggandeng 53 kelompok relawan yang tersebar hingga pelosok Jember. Para relawan ini kerap menjadi pihak pertama yang bergerak ke lokasi bencana yang jauh dari markas komando BPBD.

Tak hanya musim hujan, ancaman lain juga sudah di depan mata. Setelah periode hujan berakhir, musim kemarau diprediksi datang lebih cepat dengan puncak pada Agustus 2026. Kondisi kemarau diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih lama dari biasanya.

“Kita tentu akan menyiapkan strategi berbeda. Salah satunya dengan menghemat sumber air yang ada,” kata Edy.

Situasi bencana yang terus berulang ini turut menjadi perhatian DPRD Jember. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto sebelumnya sudah mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat anggaran kebencanaan dalam pembahasan APBD 2026.

Menurutnya, ancaman bencana yang semakin sering menuntut kesiapan anggaran yang lebih memadai. “Ke depan respons penanganan bencana harus jauh lebih cepat. Karena ancamannya makin kuat, maka tahun depan anggarannya juga harus lebih mencukupi,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Widarto menilai pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dibanding penanganan setelah bencana terjadi. “Kalau sudah terjadi bencana, biayanya jauh lebih mahal,” ujarnya.

Biaya yang dimaksud bukan hanya dari sisi pemerintah melalui APBN atau APBD. Aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa lumpuh selama beberapa hari. “Belum lagi biaya rekonstruksi. Itu sangat mahal,” katanya.

Menurut Widarto, kebutuhan anggaran akan membengkak jika kerusakan menyasar infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas umum.

“Kalau hanya bantuan sembako mungkin tidak terlalu besar. Tapi kalau jalan rusak, jembatan putus, sekolah rusak karena bencana, itu kebutuhan anggarannya sangat besar. Itu yang harus diantisipasi,” ujarnya. (dsm/why)