JEMBER, TADATODAYS.COM - Rendahnya pendapatan dari sektor pasar tradisional di Kabupaten Jember diduga kuat dipicu oleh kebocoran retribusi yang terjadi di lapangan. DPRD Jember menemukan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai aturan dalam pengelolaan lapak dan kios.

Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyebut kebocoran itu terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan pendataan. “Masih ada transaksi di bawah tangan. Misalnya satu orang punya satu SKRD, tapi bisa menguasai lebih dari satu tempat, bahkan gudang, tanpa pembayaran yang sesuai,” ungkapnya usai RDP pada Kamis (9/4/2026) siang.

Praktik semacam ini, kata dia, dinilai merugikan daerah. Sebab, potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah justru hilang di tengah jalan.

Dari data yang ada, realisasi PAD pasar pada 2025 hanya sekitar 80 persen dari target Rp7,8 miliar. Namun, DPRD meyakini angka tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih adanya kebocoran.

“Yang 80 persen itu pun belum tentu bersih. Bisa jadi masih ada yang belum tercatat,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Selain itu, persoalan juga muncul dari sistem Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dinilai belum akurat. DPRD mendorong agar pendataan dilakukan berbasis by name by address agar tidak ada lagi celah manipulasi.

“Harus jelas siapa yang menempati, di mana lokasinya, dan berapa kewajibannya. Itu yang akan kita benahi,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti pengelolaan pasar yang melibatkan pihak ketiga, seperti di Pasar Kencong. Dalam kasus tersebut, kontribusi kepada daerah disebut belum berjalan optimal.

“Kami akan turun langsung untuk memastikan. Karena ini menyangkut aset dan potensi pendapatan daerah,” ujarnya.

DPRD menilai, pembenahan sistem menjadi kunci utama untuk menutup kebocoran. Tanpa itu, kenaikan target PAD hanya akan menjadi angka di atas kertas. “Kalau kebocoran bisa ditutup, kami yakin PAD bisa langsung melonjak,” katanya. (dsm/why)