JEMBER, TADATODAYS.COM - DPRD Jember menyoroti kondisi pekerja musiman di kawasan lahan PTPN dan Perhutani yang masih hidup dengan penghasilan minim dan tanpa kepastian kerja. Kelompok ini dinilai menjadi salah satu kantong kemiskinan ekstrem yang belum tersentuh solusi jangka panjang.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember Ardi Pujo Prabowo mengungkapkan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah pinggiran masih menjadi pekerjaan rumah serius. Terutama bagi masyarakat yang tinggal dan bekerja di lahan milik negara.

Menurutnya, sebagian besar warga di kawasan tersebut hanya bekerja sebagai tenaga musiman dengan pendapatan yang jauh dari kata layak. Kondisi ini membuat mereka sulit keluar dari jerat kemiskinan.

“Kalau kita lihat langsung di lapangan, penghasilan mereka rata-rata hanya sekitar Rp35 ribu sampai Rp45 ribu per hari. Dan itu pun tidak pasti karena mereka hanya pekerja musiman,” ujarnya, Selasa (14/4/2026) sore.

Ardi menyebut, situasi tersebut diperparah dengan minimnya akses terhadap program bantuan pemerintah. Banyak warga yang terkendala masalah administrasi kependudukan, sehingga tidak bisa mengakses bantuan seperti program perbaikan rumah atau bantuan sosial lainnya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah daerah. Perlu ada keterlibatan aktif dari pihak lain, terutama perusahaan negara yang mengelola lahan tersebut.

Politisi Partai Gerindra itu pun mendorong PTPN dan Perhutani agar tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat sementara atau konsumtif. Menurutnya, dibutuhkan program pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu yang didorong adalah pelibatan warga dalam program ketahanan pangan maupun pengelolaan lahan secara lebih produktif. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pekerja musiman, tetapi juga memiliki peluang penghasilan yang lebih stabil.

“Harus ada solusi jangka panjang. Jangan hanya bantuan sesaat, tapi bagaimana masyarakat bisa punya penghasilan tetap dan kehidupan yang lebih layak,” tegasnya.

Selain itu, Ardi juga menyinggung pentingnya skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih berdampak. Ia berharap program CSR tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pola kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat melalui pengelolaan lahan bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan. “Harus ada win-win solution. Jangan sampai lahannya produktif, tapi masyarakat di sekitarnya tetap miskin,” katanya.

Di sisi lain, DPRD bersama pemerintah daerah juga terus mendorong perbaikan akses administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola. Langkah ini diharapkan membuka akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan.

Namun demikian, Ardi menegaskan bahwa peran perusahaan tetap krusial dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. “Jangan sampai sapinya makan, tapi orangnya tidak bisa makan. Masyarakat ini harus benar-benar dientaskan dari kemiskinan, bukan hanya dibantu sementara,” katanya. (dsm/why)