JEMBER, TADATODAYS.COM - Sebanyak 4 ribu tenaga honorer di Kabupaten Jember belum terdaftar di data base Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI). Konsekuensinya ribuan honorer tersebut tidak menjadi prioritas rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tidak terdatanya ribuan honorer itu terjadi lantaran terdapat beberapa persyaratan administrasi yang tidak dapat terpenuhi pada pendataan non-ASN tahun 2022 lalu. Administrasi yang dimaksud adalah terkait usia minimal 20 tahun, masa kerja per 31 Desember 2021 sudah mencapai 1 tahun, serta gaji yang dianggarkan melalui APBD.

"Untuk penerimaan P3K diprioritaskan yang sudah masuk data base BKN, sementara mereka belum terdaftar," kata Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno, Jumat (28/6/2024).

Sukowinarno mengatakan hal itulah yang saat ini tengah diperjuangkan oleh Pemkab Jember. Ia menyebut pada Januari dan Maret 2024 lalu Bupati Hendy telah berkirim surat ke pemerintah pusat yang pada intinya meminta agar honorer yang tercatat menjadi tenaga kerja di lingkungan Pemkab Jember disemua tingkatan menjadi prioritas rekrutmen PPPK.

"Pak Bupati juga menugasi saya untuk menyampaikan dalam forum-forum rapat untuk memperjuangkan," katanya.

Selain memperjuangkan honorer untuk bisa diberi kesempatan menjadi PPPK saat ini Pemkab Jember juga mendapatkan kuota perekrutan untuk CPNS sebanyak 250 orang. Formasi ini diutamakan untuk generasi muda asli Jember. Khususnya yang berusia maksimal 35 tahun.

"Khususnya anak-anak muda di Jember dan kami harapkan bisa dimanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin," tambahnya.

Untuk diketahui untuk kebutuhan PPPK, Pemkab Jember mendapat kuota sebanyak 2.000 formasi untuk kebutuhan di bidang pendidikan kesehatan dan teknis. Secara rinci, terdiri dari 738 formasi guru, 660 formasi tenaga kesehatan, dan sisanya tenaga teknis. (as/why)