JEMBER, TADATODAYS.COM - Pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jember 2026 mengemuka dengan sejumlah catatan dari DPRD. Meski total proyeksi anggaran mencapai Rp 4,57 triliun, legislatif menyoroti rendahnya serapan tahun ini dan potensi munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada sejumlah program.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyampaikan bahwa R-APBD 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,367 triliun dan pendapatan transfer Rp 3,026 triliun. “Jadi total pendapatan kita direncanakan Rp 4,576 triliun,” ujarnya saat ditemui Selasa (11/11/2025) sore.

Dari sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,762 triliun untuk belanja operasional. Dengan rincian, Rp345 miliar untuk belanja modal, Rp 15 miliar untuk belanja tak terduga, dan Rp 453 miliar untuk belanja transfer. Sementara penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp 186 miliar.

Meski kondisi fiskal terbatas, Widarto menegaskan program Universal Health Coverage (UHC) tetap harus diprioritaskan. Namun, ia menekankan perlunya pengetatan administrasi data peserta BPJS, terutama agar warga yang sudah meninggal atau pindah domisili tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan.

“Kita tidak boleh lagi membayar premi BPJS untuk warga yang sebenarnya sudah meninggal atau bukan warga Jember. Ini soal efisiensi dan ketepatan sasaran,” tegasnya.

Selain soal validasi data, DPRD juga menyoroti serapan anggaran daerah yang hingga akhir Oktober 2025 baru mencapai 50 persen. Kondisi ini dinilai bisa memicu munculnya SILPA yang besar jika tidak segera dikejar menjelang akhir tahun. “Beberapa kegiatan memang masih dalam proses, terutama proyek fisik. Tapi serapan yang rendah tetap perlu digenjot,” tambahnya.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ditemukan sejumlah program berpotensi menimbulkan SILPA. Di antaranya Gerobak Cinta dan Beasiswa Cinta Bergema. Dari kuota 8.000 beasiswa, hanya sekitar 7.200 penerima yang memenuhi syarat administrasi.

Kenaikan target PAD yang cukup tinggi juga menjadi perhatian. Widarto menilai, Pemkab harus lebih reaktif dan realistis dalam menyiapkan strategi pencapaian PAD, mengingat kinerja pendapatan 2025 belum menunjukkan hasil optimal. “Perencanaan harus lebih matang. Jangan sampai kita menyusun target besar tapi ujungnya kembali pada SILPA tinggi seperti tahun ini,” katanya. (dsm/why)