JEMBER, TADATODAYS.COM - Polemik pelaksanaan program optimasi lahan (oplah) di wilayah Kabupaten Jember terus bergulir. Petani di Desa Banjarsari menyatakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan program, bahkan mengancam akan melayangkan gugatan perdata dalam waktu dekat.

Hariyanto, anggota kelompok tani di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari mengaku kecewa terhadap dinas terkait serta pihak pelaksana program. Ia menilai sejumlah permintaan transparansi administrasi belum dipenuhi, khususnya terkait dokumen rencana anggaran biaya (RAB) dan mekanisme pencairan.

“Sudah dua kali rapat, tapi yang kami minta belum dipenuhi. Kami minta RAB dan mekanisme pencairan sesuai surat pertama kami. Kalau ini tidak dipenuhi, kami akan segera ajukan gugatan perdata,” ujarnya pada Rabu (18/2/2026) sore.

Adapun, isi gugatannya sebagai berikut:

Pertama, Transparansi Dokumen publik. Mendesak dinas terkait untuk membuka dan menyerahkan salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mekanisme pencairan, serta-laporan realisasi fisik dari 107 Kelompok Tani penerima manfaat di seluruh Jember.

Kedua, Audit Investigatif. Meminta pihak berwenang melakukan audit menyeluruh terhadap dugaan kerugian negara dalam program Oplah 2025.

Ketiga, Restrukturisasi Poktan. Menuntut pembersihan unsur perangkat desa dari kepengurusan Poktan/Gapoktan sesuai amanat Permentan.

Menurut Hariyanto, data gugatan disebut telah lengkap dan kemungkinan didaftarkan dalam waktu satu hingga dua hari. Ia juga menyoroti dugaan rangkap jabatan yang dinilai tidak sesuai aturan, terutama jika aparatur sipil negara merangkap sebagai pengurus kelompok tani.

Ia menyebut program oplah sejatinya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani. Namun di lapangan, pelaksanaan dinilai belum sesuai harapan.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Suharto, menyatakan hasil pertemuan bersama tokoh masyarakat dan dinas terkait belum menghasilkan kesimpulan final karena sejumlah pihak kunci belum hadir. “Kami belum bisa menerima sepenuhnya aduan masyarakat karena kelompok tani dan PPL belum hadir. Ini menjadi pertanyaan bagi kami,” katanya.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, kata dia, DPRD menemukan indikasi pelaksanaan teknis yang kurang optimal. Salah satu temuan adalah sistem aliran air menuju tandon yang dinilai tidak memperhitungkan perbedaan tinggi lahan, sehingga distribusi air tidak maksimal.

Ia mencontohkan temuan di beberapa titik, termasuk di wilayah Bangsalsari dan sekitarnya, yang menunjukkan pembangunan belum sepenuhnya sesuai standar teknis. “Kami berharap bantuan oplah benar-benar bermanfaat bagi petani dan mendukung program swasembada pangan. Tapi dari tiga titik yang kami cek, hasilnya masih kurang maksimal,” tegasnya.

DPRD juga mengaku masih kesulitan mendapatkan data lengkap penerima program oplah dari dinas terkait. Hingga kini, data ratusan kelompok tani penerima bantuan disebut belum sepenuhnya diserahkan. “Kami masih menunggu data lengkap. Kalau sudah lengkap, baru kami tindak lanjuti bersama Komisi B,” ujarnya.

Meski demikian, politi PDI-Perjuangan itu menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah pusat, selama pelaksanaannya benar-benar sesuai kebutuhan petani dan mampu meningkatkan debit air serta intensitas tanam. (dsm/why)