JEMBER, TADATODAYS.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dari sektor retribusi pasar kembali disorot. DPRD menilai, tidak optimalnya pendapatan tersebut menjadi indikasi adanya persoalan serius pada pengelolaan pasar.

Anggota Pansus LKPJ DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho menyebut target retribusi pasar pada 2025 sebesar sekitar Rp 7 miliar. Namun, realisasinya hanya berkisar di angka 80 persen. “Ini menunjukkan ada potensi yang tidak tergarap maksimal. Artinya, ada yang harus dibenahi secara serius,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, rendahnya capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi pasar yang belum layak. Infrastruktur yang minim perbaikan membuat aktivitas ekonomi di dalam pasar tidak berkembang optimal.

“Kalau kondisi pasar tidak nyaman, pembeli enggan datang. Pedagang juga tidak tertarik masuk. Dampaknya jelas ke retribusi,” katanya.

Lebih jauh, DPRD juga menyoroti adanya aset-aset pasar yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan cenderung terbengkalai. Beberapa pasar disebut tidak berfungsi maksimal, sehingga tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap pendapatan daerah.

“Ada aset yang tidak termanfaatkan, ini jelas merugikan. Di satu sisi kita bicara PAD, tapi di sisi lain aset dibiarkan tidur,” tegasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan terobosan, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset pasar.

Menurut Wahyu, skema penyewaan bisa menjadi solusi agar aset tetap produktif sekaligus memberikan pemasukan bagi daerah. “Bisa disewakan ke pihak ketiga. Ini bukan hal yang sulit kalau ada kemauan dan komunikasi lintas OPD berjalan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah, khususnya antara dinas teknis dan pengelola aset. “Jangan jalan sendiri-sendiri. Ini harus lintas OPD, termasuk dengan BPKD karena ini menyangkut aset daerah,” katanya.

DPRD menilai, tanpa pembenahan menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaan aset, target PAD dari sektor pasar akan terus sulit tercapai. “Kalau ini tidak segera dibenahi, potensi PAD akan terus bocor,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Jember, Sartini menyebut, saat ini Pemkab Jember masih mengkaji opsi pengelolaan, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga. “Harus dikaji dulu, tidak bisa langsung diputuskan,” katanya. (dsm/why)