PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Salah satu kegiatan Pemkot Probolinggo yang akan menggunakan dana dari Perubahan APBD 2023 adalah refleksi jabatan wali kota. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pada 4 September 2023 itu mencapai Rp 1,6 miliar lebih. Nah, beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengkritisinya. 

Dalam rapat Banggar bersama Perangkat Daerah (PD) Pemkot Probolinggo, anggaran kegiatan refleksi itu dibeberkan oleh dua dinas. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dianggarkan sebesar Rp 200 juta. Lalu pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DKUP) menganggarkan Rp 1,4 miliar lebih.

Kepala DKUP Fitriawati Jufri mengatakan, “Rencananya pada refleksi itu akan menghadirkan Gubernur Jawa Timur, artis nasional dan Menteri Perekonomian. Ini masih menjadi rencana kami."

Penjelasan Fitriawati mendapat respons dari anggota Banggar Muchlas Kurniawan. Ia menanyakan siapa yang menjadi panitia acara refleksi. Fitri menjawab, panitianya adalah DKUP dan beberapa Perangkat Daerah lain yang bakal terlibat.

Muchlas kembali menanggapi. Menurutnya, acara sebesar refleksi jangan sampai berbanding terbalik dengan realitas kepemimpinan wali kota. "Apa semangatnya juga? Bisa habis banyak ini anggarannya kan ya? Apa yang menjadi motivasi yang diinginkan? Karena sebelumnya tidak ada refleksi jabatan wali kota," katanya.

Sekda drg Ninik Ira Wibawati kemudian menjawab. “Acara refleksi memiliki tujuan mengangkat perekonomian. Seperti acara yang sudah, ada kebutuhan perekonomian. Kayak Semipro, itu sangat membantu perekonomian,” tuturnya.

Muchlas kembali menanggapi. Jika tujuannya untuk mengangkat perekonomian, maka DPRD Kota Probolinggo seharusnya bisa memiliki acara serupa. "Refleksi DPRD periode sekian. Kan bisa saja ya? Mengangkat perekonomian juga," ujarnya.

Muchlas menambahkan, pemkot banyak mengadakan kegiatan. Di tingkat kelurahan saja, lanjutnya pasti mengadakan kegiatan. "Itu banyak pengeluaran juga. Ada Cokro Fair, nanti ada lagi Refleksi. 1 tahun 2 tahun ini banyak sekali. Jangan sampai kehilangan ruhnya, apalagi tidak menambah PAD, rawan keamanan dan tidak mendidik. Kami belum melihat ending dan kontribusinya seperti apa," katanya.

Soal tujuan mengangkat perekonomian juga direspons oleh Wakil Ketua DPRD Fernanda Zulkarnain.  Menurutnya, tujuan itu berbanding terbalik dengan realitasnya. "Lha wong yang ada itu orang Pasuruan yang jualan. Kita (Probolinggo, red) malah yang beli. Harusnya kan kita yang jualan, yang luar daerah membeli dan melihat refleksinya," ucapnya.

Andri Purwantoro, anggota Banggar lainnya juga menanggapi. Ia menanyakan kabar bangunan baru Pasar Baru Kota Probolinggo. "Kalau bisa kan endingnya harus bagus semua? Seperti rumah sakit (RS Ar Rozy) dan pasar. Bagaiman refleksinya?" katanya.

Kepala DKUP Fitri menjawab, kondisi fisik kedua bangunan itu menjadi ranah Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo. "Pasar itu karena penggunaan air berlebih. Kemarin PUPR sudah membuat tempat saluran lebih besar lagi. Keramik juga dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan," ucapnya. (alv/why)